Jakarta, Gatra.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan, kenapa motor atau kendaraan roda dua tidak terkena aturan terbaru soal kebijakan ganjil-genap. Menurutnya jumlah motor yang banyak justru akan membuat pemberlakuan aturan ganjil genap pada motor tidak akan efektif karena sulit diawasi.
"Soal sepeda motor dibatasi, itu saya sudah sempat diskusi dengan Pak Nasir, bahwa dari sisi pengawasan sepeda motor itu tidak mencukupi sumber dayanya, pengawasannya akan lebih mahal dari mengeluarkan kebijakannya," ujar Syafrin dalam diskusi soal ganjil genap di Jakarta Pusat, Senin (26/8).
Syafrin menuturkan, pihaknya sudah mempertimbangkan berbagai alternatif soal aturan pembatasan dalam kebijakan ganjil genap terbaru ini. Salah satu yang sudah dipertimbangkan adalah pembatasan sepeda motor.
"Jika sepeda motor dilakukan pembatasan bisa dibayangkan polisi itu matanya bisa juling karena begitu mendekat di satu jalan itu motornya bukan hanya puluhan, bahkan ratusan, bisa luar biasa. Pak polisi harus bisa membedakan mana ganjil mana yang genap," imbuhnya.
Jika pembatasan motor dilakukan maka menurut Syafrin aturan itu tidak akan berjalan optimal. Sebab implementasi aturannya akan sulit di lapangan.
"Misalnya polisinya itu punya keterbatasan dalam mengawasi yang terjadi adalah kebijakan itu tidak implementatif. Kami tidak mau mengeluarkan kebijakan yang kemudian tidak implementatif lebih baik kita simulasikan keseluruhannya kemudian mana kira-kira yang efisien, ekonomis, dan bisa implementatif itu yang dijalankan," katanya.
