Jakarta, Gatra.com - Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Al Araf mengatakan, pihaknya perlu berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menanggapi kritik dari masyarakat sipil yang terus berdatangan dalam tahapan seleksi menentukan pimpinan KPK periode 2019-2023.
"Pansel kan dibentuk oleh Presiden dan pansel bekerja secara independen, tapi konsultasi antara presiden dan pansel untuk menilai karena perhatian publik menurut saya perlu juga agar arah pemberantasan korupsi menjadi lebih jelas," jelasnya kepada wartawan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (26/8).
Baca juga: Pansel Capim KPK Jawab Tudingan Ada Konflik Kepentingan
Menurut Al Araf, presiden selaku kepala negara dan yang membentuk pansel perlu juga mendengarkan aspirasi masyarakatterkait kritik dan masukan untuk pansel dan capim, meskipun memang tak diharuskan Presiden turut berdiskusi dengan Pansel membahas kritik tersebut.
"Penting untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dalm konteks seleksi yang mengerucutkan 20 capim jadi 10 itu. Perlu mempertimbangkan masukan tadi, tapi bukan sebagai keharusan," terangnya.
Baca juga: Koalisi Kawal Capim KPK Anggap 20 Nama yang Diumumkan Pansel Malah Bahayakan KPK
Sebagai informasi, Koalisi Kawal Capim KPK menganggap pansel perlu dievaluasi mengingat seringnya pansel tak transparan dan defensif terhadap kritik dari masyarakat sipil. Apabila presiden melakukan pembiaran pada pansel Capim KPK, nantinya malah akan berbalik menyerang bagi pemerintah.
"Justru akan menjadi bumerang pada agenda-agenda pembangunan yang didorong Jokowi. Oleh karena itu, tuntutan dari koalisi ini agar presiden memanggil dan mengevaluasi pansel termasuk mengevaluasinya," kata anggota Koalisi, Gita Putri, di kantor YLBHI, Jakarta, Ahad (25/8).
