Balikpapan, Gatra.com – Sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kota Balikpapan menggelar aksi di depan Kantor DPRD Balikpapan, Selasa (27/8).

Aksi ini mengawali kinerja hari pertama anggota DPRD Balikpapan usai dilantiknya sebagai anggota DPRD Balikpapan periode 2019-2024, Senin kemarin (26/8).

Aksi yang dipelopori tiga organisasi mahasiswa yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Balikpapan ini berlangsung damai hingga akhir.

"Kami ingin mengingatkan kepada para anggota DPRD Balikpapan bahwa masih banyak persoalan di kota ini yang perlu dan harus dituntaskan," kata Andronikus Karundeng, koordinator aksi tersebut.

Massa aksi menyoroti persoalan kota yang belum tuntas. Seperti persoalan banjir, pemerataan pendidikan dan sistem zonasi serta kasus korupsi.

"Semua butuh komitmen kerja para anggota dewan yang baru dilantik. Untuk korupsi, kita menekankan agar tidak ada dari mereka yang terlibat saat masa kerjanya sebagai anggota DPRD," ujarnya.

Massa aksi diterima Thohari Aziz selaku wakil ketua sekretaris DPRD Balikpapan. 

"Ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi pokok kami," katanya.

Terkait persoalan kota yang disampaikan seperti sistem zonasi dan kurangnya ruang tampung belajar sekolah, lanjut Thohari, akan berusaha memperjuangkan. Salah satunya dengan mendorong pembangunan sekolah menengah kejuruan di Balikpapan.

"Untuk masalah pendidikan, memang ini menjadi pikiran kami tiap tahun. Bagaimana agar jumlah sekolah itu tidak kurang. Kami juga mendorong pembangunan SMK 7 Balikpapan. Lahannya sudah ada, tinggal dari Pemprov Kaltim lagi," jelasnya.

Usai diterima Thohari, massa aksi membubarkan diri. Aksi ini berlangsung kurang lebih dua jam. Massa kembali ke titik kumpul awal, yakni Simpang Tiga Plaza Balikpapan.