Jakarta, Gatra.com - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA tmerencanakan untuk terlibat dalam pengembangan infrastruktur di ibu kota baru. Masalah pembebasan lahan di Kalimantan Timur dirasakan akan lebih mudah.

"Pulau itu (Kaltim) masih terbuka, artinya social problem lebih kecil dibandingkan kita membangun highway (tol) di Jawa, rasanya akan lebih gampang dibandingkan dengan kita melakukan pembebasan lahan di pulau Jawa," terang Direktur Utama WIKA, Tumiyana di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (28/8).

Namun, Tumiyana menegaskan bahwa pembebasan lahan merupakan tanggung jawab negara. Bukan tanggung jawab perusahaan swasta maupun BUMN.

Direktur Operasional I WIKA, Agung Budi Waskito menyebutkan bahwa 90% lahan yang akan dipakai merupakan milik negara. Untuk pembangunan pun, 19% dana berasal dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) dan sisanya merupakan KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha).

"Kita tahu ranah pembebasan lahan milik pemerintah, bukan dari WIKA, WIKA dalam hal ini sudah mempersiapkan dalam rangka pemindahan ibu kota dalam konstruksi maupun finansial, kita sedang mempersiapkan itu," tutup dia.

WIKA telah membangun jalan tol, yaitu Balikpapan-Samarinda yang dibangun sejak November 2016. Pembangunan tersebut terbagi menjadi Iima seksi, yaitu seksi 1 ruas Balikpapan-Samboja sepanjang 22,03 kilometer (km), seksi 2 ruas Samboja-Muara Jawa sepanjang 30,98 km.

Kemudian, pada seksi 3 ruas Muara Jawa-Palaran sepanjang 17,50 km, seksi 4 ruas Palaran-Samarinda sepanjang 17,95 km, dan seksi 5 ruas Balikpapan-Sepinggan sepanjang 11,09 km.

"Kebetulan WIKA baru saja membangun tol dari Balikpapan-Samarinda sepanjang 90 km sehingga kita punya pengalaman di situ (pembebasan lahan)," sambung Agung.