Jakarta, Gatra.com - Pagu anggaran tahun 2020 di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPA) turun drastis dari Rp530 miliar menjadi Rp236 miliar. Penurunan ini sangat mengkhawatirkan di tengah tingginya angka kekerasan pada anak dan perempuan. 

Demikian pernyataan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (28/8)."Terus terang saja kami di Komisi VIII memberikan catatan yang sangat serius, di Kemen-PPA turun tajam sekali dari 530 M menjadi 236 M." 

Menurut Ace Hasan, seharusnya Kementerian Keuangan dan Bappenas memprioritaskan peningkatan anggaran bagi perlindungan anak.

"Kami berikan perspektif bahwa seharusnya perlindungan anak bagian dari menciptakan SDM unggul, tanpa ada upaya membangun ekosistem perlindungan anak yang kondusif kita sulit menghadapi tantangan kedepan," tutur Ace.

Baca Juga: Kebiri Kimia ke Predator Seks Mojokerto Lindungi Hak Anak

Komisi VIII sendiri menolak menandatangani pagu anggaran bagi Kemen-PPA dan memintanya kembali mendiskusikannya dengan Kemenkeu dan Bappenas. Selain itu Ace berjanji, nantinya di Bandan Anggaran DPR RI akan mengupayakan peningkatan anggaran bagi KemenPPA melalui dana optimalisasi.

Tak hanya di Kemen-PPA, Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan anggaran Rehabilitasi Anak di Kementerian Sosial juga turun sebesar 40% dari tahun sebelumnya."Dalam pagu-nya ada pengurangan dibanding 2019, ada turun hampir 40%," ungkap Agus Gumiwang. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 35 ribu pengaduan pelanggaran hak anak selama kurun waktu 2011-2019. Artinya, sambung Mensos, ada 10 pengaduan tiap harinya.  "Angka ini bisa lebih besar, sebab banyak yang tidak lapor dengan berbagai macam alasan," ujar dia. 

Baca Juga: MUI Bertemu PGI Bahas Ceramah Viral UAS. Ini Kesepakatannya

Sementara terkait dana rehabilitasi anak di Kemensos, Agus mengaku sedang melakukan komunikasi dengan DPR serta berharap partisipasi dari stakeholder lain untuk membantu Kemensos dalam rehabilitasi anak.

"Sedang kami sama-sama bicarakan dengan DPR agar anggaran untuk program pelayanan anak paling tidak bisa sama. Kami juga sadar ada keterbatasan fiskal dari pemerintah, sehingga perlu partisipasi berbagai pihak," pungkas Agus Gumiwang.