Jakarta, Gatra.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Buya Syafi'i Maarif berharap, Presiden Joko Widodo dapat berpihak kepada fakta kebenaran dalam menentukan siapa yang pantas masuk sepuluh besar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid V.

"Presiden tentunya berpihak pada fakta, pada yang benar," ujar Syafii usai diskusi Kanal KPK, di Gedung KPK, Rabu (28/8).

Ia mewanti-wanti jangan sampai orang pilihan dari presiden, memiliki rekam jejak buruk.

Pasalnya, menurut Mantan Ketum PP Muhammadiyah ini, soal rekam jejak, dapat ditelisik dengan jelas. Tidak dapat ditutupi apabila ada orang yang bermasalah.

Menurutnya, institusi ini bergerak di bidang penegakan hukum. Maka, jika ada calon yang punya rekam jejak buruk di masa lalu soal penegakan hukum, sama saja dengan mengkhianati bangsa sendiri.

"Rekam jejak itu kan jelas. Kalau bermasalah, apalagi menyangkut penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu namanya kita bisa berkhianat pada bangsa ini," ujarnya.

Diketahui, seleksi capim KPK untuk periode 2019-2023 ini sudah melewati tahap tes wawancaranya dan uji publik. Sebelumnya, sebanyak 20 peserta sudah lolos tes profile assessment. Selanjutnya pansel akan memilih 10 orang untuk diserahkan kepada Presiden Jokowi sebelum dipilih oleh DPR.