Jakarta, Gatra.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk KPK Bersih yang terdiri dari 12 lembaga salah satunya Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI). Asfinawati yang mewakili YLBHI mengatakan melihat masukan KPK yang tidak dilihat oleh pansel maka instansi asal capim sebelumnya harusnya ikut mengawal.

"Yang bisa meyakinkan tentu saja adalah lembaga instansi asal dari calon pimpinan. Misalnya soal dugaan pelanggaran etik, soal kepatuhan kepada LHKPN, dan soal serangan-serangan kepada pekerja KPK dan perlambatan terhadap kerja-kerja antikorupsi di dalam tubuh KPK," ujar Asfinawati di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (29/8).

Asfin menjelaskan pihaknya mendorong pimpinan KPK jika ingin menjalankan mandat yang secara benar agar segera mendesak Presiden Jokowi dengan memberikan data-data yang sudah terkumpul yang ada di dalam KPK.

"Bahwa serangan kepada salah satu pekerja KPK bukan hanya serangan kepada manusia tapi lebih dari itu bentuk penghalang-halangan kerja pemberantasan korupsi. Karena itu syarat mau mendukung penyidikan obstruction of justice harus menjadi perhatian presiden dalam hal memilih nanti calon pimpinan," ujar Asfinawati.

Sementara itu perwakilan lain Koalisi Masyarakat, Yeti mengatakan yang paling penting adalah bahwa dukungan yang disampaikan adalah bentuk dari kepedulian masyarakat sipil untuk tetap menjaga, merawat, dan melindungi KPK dari berbagai upaya serangan kelemahan dan lain-lainnya.

"Kami kecewa dengan hasil seleksi yang sudah menentukan 20 nama karena dari nama-nama tersebut kami masih menemukan sejumlah nama yang seharusnya tidak diloloskan karena sejumlah persoalan," kata Yeti.