Jakarta, Gatra.com - Rekam jejak kandidat Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Polri, Irjen Firli Bahuri ramai disoroti publik lantaran diduga bermasalah.
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi sempat menyebut bahwa Firli diduga melanggar kode etik saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Jenderal bintang dua itu bertemu dengan saksi yang perkaranya tengah diperiksa, yakni Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).
Baca juga: Dipetisikan, Irjen Firli Malah Masuk 10 Besar Capim KPK
Meski Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK kerap kali didesak publik untuk memeriksa ulang rekam jejak Kapolda Sumatera Selatan itu, nama Firli melesat masuk dalam 20 kandidat Capim KPK. Hal itu membuat penolakan dari berbagai pihak semakin kuat, salah satunya, sekitar 500 pegawai KPK yang menandatangani petisi penolakan Firli masuk capim KPK.
Baca juga: Irjen Firli Lolos 10 Besar, WP KPK: Kami Tunggu Hasil Resmi
Namun di sisi Polri, pihaknya menolak untuk memposisikan Firli sebagai terduga pelanggar kode etik KPK. Menurutnya, Firli belum terbukti melakukan pelanggaran itu.
"Diduga? Asas praduga tak bersalah dulu. Itu gak boleh, wong ditindak saja belum kok, terbukti aja tidak," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Sabtu (31/8).
Dedi melanjutkan, apapun keputusan panitia yang dinahkodai Yenti Garnasih itu harus dihargai. Terlebih, keputusan Pansel Capim KPK yang akan memilih 10 kandidat bakal diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal September 2019 ini.
Baca juga: Firli dan Antam Masuk 10 Besar, Polri: Proses Komprehensif
"Apapun keputusan pansel perlu dihargai. Apalagi kalau sudah mekanisme keputusan presiden, kemudian dikontrol oleh anggota dewan tidak ada alasan untuk memikirikan hal seperti itu," paparnya.
Menurut Dedi, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah tindakan Firli yang menurutnya bakal memberantas korupsi.
"Yang harus diperhatikan adalah bagaimana memberantas tindak pidana korupsi ke depan secara sistematis dan upaya pencegahan maksimal masif. Itu yang penting," papar jenderal bintang satu ini.
Selain Firli, nama lain yang disorot publik adalah Wakabareskrim Irjen Antam Novambar. Diketahui, berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), Antam diduga pernah mengintimidasi mantan Direktur Penyidikan KPK Endang Tarsa.
Mengetahui dua kadidat kelompoknya terus menerus digunjingkan publik dan dikritisi sejumlah aktivis peduli antikorupsi, Dedi mengatakan pihaknya tetap mengikuti hasil yang akan ditetapkan oleh Presiden Jokowi.
"Kita tetap ikuti apa yang jadi hasil, yang sudah ditetapkan presiden, termasuk nanti melalui seleksi yang dilakukan terakhir oleh anggota legislatif. Itu akan kita dukung sepenuhnya," ucapnya.
