Jakarta, Gatra.com - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman, menyampaikan, realisasi pembiayaan utang hingga akhir Juli 2019 mencapai Rp234,13 triliun atau 65,2 persen dari target APBN.
Perinciannya, realisasi surat berharga negara oblisasi(SBN) sebesar Rp241,19 triliun atau 62,0 persen target APBN dan realisasi pinjaman sebesar negatif Rp7,06 triliun atau 23,8 persen target APBN.
Menurut Lucky, hingga akhir Juli 2019 pemerintah membayarkan cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp0,58 triliun atau 39,3 persen dari target APBN. Adapun cicilan pokok pinjaman luar negeri dibayarkan sebesar Rp47,04 triliun atau 52 persen target APBN. Sementara itu, penarikan pinjaman dalam negeri mencapai Rp0,75 triliun atau 38,5 persen target APBN dan penarikan pinjaman luar negeri mencapai Rp39,81 triliun atau 66,0 persen target APBN.
"Sejak beberapa tahun terakhir, infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (human capital) telah menjadi fokus utama pemerintah. Ketertinggalan infrastruktur serta daya saing sumber daya manusia Indonesia merupakan problem berkelanjutan yang harus segera diputus mata rantainya jika Indonesia ingin bersaing di tingkat global," kata Lucky ketika dihubungi Gatra.com, Senin (2/9).
Untuk mendukung fokus pembangunan tersebut, kata Lucky, pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif dengan menggunakan APBN sebagai buffer yang memungkinkan belanja negara lebih besar dari pada pendapatan negara.
Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan belanja di sektor prioritas yang mendesak, agar tidak menimbulkan biaya yang lebih besar lagi pada masa depan (opportunity loss). "Untuk itu, pemerintah menggunakan pembiayaan sebagai alat, dengan tetap memperhatikan prinsip APBN yang sehat, berkeadilan, dan mandiri," ujar dia.
Maka itu, menurut Lucky, pemerintah menetapkan strategi jangka menengah dan tahunan untuk mendukung pengadaan pembiayaan dengan biaya minimal dan risiko yang terkendali. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pembiayaan dalam negeri dan menggunakan pembiayaan luar negeri sebagai pelengkap.
"Pemerintah semakin membatasi pinjaman luar negeri untuk menghindari fluktuasi mata uang yang nantinya akan membebani anggaran serta semakin berdayanya dukungan domestik dalam pembangunan dan pembiayaan defisit," katanya.
Selain itu, kata Lucky, pemerintah juga bertekad untuk terus meningkatkan pendalaman pasar domestik dengan mengoptimalkan penerbitan SBN ritel secara dalam jaringan (online). Sampai akhir Juli 2019, pemerintah telah menerbitkan SBN ritel secara online sebanyak 6 kali, yang terdiri dari: SBR005; ST003; SR011; SBR006; ST004; dan SBR007.
Penerbitan tersebut dilakukan secara bergantian setiap bulan kecuali bulan Juni yang bertepatan dengan momen Hari Raya Idulfitri, dan berkali-kali mencatatkan keberhasilannya dengan hasil penjualan melebihi target indikatif, serta dapat mencapai tingkat keritelan yang semakin baik.
"Capaian tersebut menunjukkan, kesadaran masyarakat terutama generasi milenial untuk berinvestasi semakin meningkat, yang tak lepas dari upaya pemerintah dalam melakukan financial inclusion dan financial literacy," katanya.
