Jakarta, Gatra.com - Kalau saja pemerintah sudah memberesi persoalan petani kelapa sawit yang terjebak di klaim kawasan hutan, maka tak ada lagi persoalan petani yang mengganjal.
Sebab kebun kelapa sawit sudah makin terawat dengan baik, pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) terjamin, dan harga pun akan semakin moncer. Praktis petani sawit akan sejahtera.
Begitulah gambaran yang bakal terjadi dari hasil pertemuan antara Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP-Apkasindo) dan Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di kantor GAPKI di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat, Selasa (3/9).
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh sederet pengurus teras Apkasindo maupun GAPKI itu, ada lima poin kesepahaman yang dibikin.
Pertama kedua belah pihak sepakat membangun kemitraan yang lebih kuat demi membangun kepastian harga dan membantu praktik sawit yang berkelanjutan di perkebunan kelapa sawit petani.
Kedua, GAPKI berkomitmen membikin pelatihan petani kelapa sawit secara periodik untuk meningkatkan kompetensi SDM Petani kelapa sawit. Ketiga, Apkasindo dan GAPKI saling mendukung melawan kampanye negatif sawit dan menggencarkan kampanye sawit positif, baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing organisasi.
Keempat, GAPKI sangat mendukung program Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan berharap petani Apkasindo bisa mengikuti komitmen yang sudah dideklarasikan oleh GAPKI itu dan yang terakhir, mengadakan pertemuan rutin antara petani anggota Apkasindo dengan cabang GAPKI di daerah.
Bagi Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat ME Manurung, pertemuan itu menjadi sesuatu yang bersejarah lantaran Apkasindo dan GAPKI telah bersepaham untuk menyelesaikan persoalan klaim kawasan hutan dan kampanye negatif tentang sawit itu.
Begitu juga bagi Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI. Bahwa kerja sama kedua organisasi perlu diperkuat lantaran keduanya menghadapi persoalan yang sama.
"Sebagai bagian dari supply chain (rantai pasok) sawit, GAPKI dan Apkasindo musti bergandeng tangan. Kita punya medan perang yang sama. Apa salahnya dihadapi bersama. Sebab semua bagian dari industri sawit harus dimajukan. Baik itu petani, perusahaan, dan biodieselnya," kata Joko.
Serangan kampanye negatif kepada industri sawit kata Joko adalah masalah bersama. Makanya menghadapinya pun enggak bisa sendiri-sendiri. "Harus bergandeng tangan. Kampanye hitam harus dilawan bersama dengan segala potensi masing-masing," ujar Joko.
Joko kemudian mengapresiasi data base keanggotaan Apkasindo yang sudah ada. Ini tentu semakin mempermudah jaringan kemitraan antara petani dengan perusahaan anggota GAPKI di daerah.
Dia kemudian mengajak anggota Apkasindo yang punya kelompok dan koperasi, menggandeng perusahaan anggota GAPKI yang ada di sekitar kelompok dan koperasi itu. "Dalam waktu dekat kami akan meninjau kebun anggota GAPKI yang sudah bermitra dengan masyarakat, seperti yang diamanatkan Inpres nomor 8 tahun 2018," katanya.
Biar semua perusahaan, baik anggota GAPKI maupun yang bukan anggota GAPKI bermitra dengan petani, DPP Apkasindo kata Gulat akan berkoordinasi dengan Dirjen Perkebunan dan kementerian terkait data perusahaan perkebunan sawit dan kemudian akan memilah mana yang anggota GAPKI dan mana yang bukan.
"Bagi yang bukan anggota GAPKI, kami akan menyurati supaya mau bersama-sama berkomitmen mewujudkan kemitraan antara petani dan perusahaan seperti yang diamanatkan oleh Inpres nomor 8 tahun 2018 itu," kata Gulat.
Sebab lagi-lagi kata Gulat, Inpres tadi bukan cuma ditujukan kepada anggota GAPKI. Tapi kepada semua perusahaan perkebunan kelapa sawit; 20 persen dari total Hak Guna Usaha (HGU) nya wajib bermitra dengan petani kelapa sawit. "Kalau itu diabaikan, berarti ada pengingkaran aturan. Dan ini ancamannya pidana lho," ujar auditor ISPO ini.
Sebetulnya kata Gulat, banyak cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk membantu petani mempercepat terwujudnya ISPO di kalangan petani.
Salah satunya adalah mengajak petani bermitra. "Yang semacam ini kan enggak hanya tugas pemerintah. Pekan depan kami akan menyurati semua DPW Apkasindo untuk menginventarisir perusahaan yang belum bermitra dengan masyarakat. Hasil inventarisasi itu akan kami tabulasikan secara nasional untuk mempermudah kami mengingatkan perusahaan tentang kewajiban kemitraan tadi," rinci Gulat.
Ada dua pola kemitraan yang disodorkan oleh Gulat. Pertama, kemitraan pasokan TBS dari petani anggota Apkasindo. Lalu yang kedua, kemitraan menyeluruh (plasma-inti).
"Silahkan saja dipilih mana yang cocok untuk kondisi di lapangan. Kalau kemitraan perusahaan belum mencapai 20 persen dari total HGUnya, saya sarankan supaya kekurangan itu dicukupi dari pola kedua," kata Gulat.
Kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) non kebun, Gulat juga mengingatkan supaya melek dengan Permentan 5 tahun 2019 bahwa pasokan bahan baku diusahakan sendiri oleh PKS, minimum 20 persen dari total kebutuhan bahan baku.
Kekurangannya, tentu melalui pola kemitraan (perjanjian kemitraan). "Ini berarti, bahwa 80 persen kebutuhan PKS akan bersumber dari kebun petani sawit. "Jangan setelah izinnya keluar, petani mitra kemudian dianaktirikan. Enggak sedikit lho PKS yang ingkar janji soal ini," katanya.
Abdul Aziz
