Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto menilai, pemblokiran internet di Papua adalah hal yang buruk. Pemblokiran itu tidak memiliki mekanisme yang jelas.
"Menurut saya yang di Papua ini buruk ya karena tidak ada kejelasan tentang mekanisme, tidak ada kejelasan kapan ini akan berakhir, membuat orang kelimpungan dengan tidak bisanya diakses layanan publik," ujar Damar saat ditemui di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Menteng, Selasa (3/9).
Baca Juga: Indonesia Ikut Dalam Tren Pemblokiran Internet
Pemblokiran ini menyebabkan informasi yang muncul ke publik kian terbatas. Akibatnya, sambung Damar, publik tidak bisa mendapatkan informasi yang berimbang.
"Dengan tidak bisanya diakses layanan publik lalu tidak bisa mendapatkan informasi yang berimbang karrna semua hanya bersumber pada satu informasi yaitu apa yang ditulis oleh pemerintah," ujarnya.
Baca Juga: Akses Komunikasi Papua Dibuka 5 September Mendatang
Damar mempertanyakan kepentingan dari pemblokiran ini sebab belum ada keterangan yang jelas soal situasi di Papua.
"Keamanan nasional itu tidak bisa ditafsirkan seperti yang terjadi di Papua karenan kan situasi keamanannya tidak jelas kecuali memang dia sudah dinyatakan lebih dulu bahwa ada situasi keamanan nasional terganggu lewat pernyataan dari Presiden," ujarnya
Damar mendesak pemerintah agar berterus terang soal pangkal persoalan yang menyebabkan pemblokiran ini.
"Hanya disampaikan ini situasi yang luar biasa, situasi yang luar biasa itu apa, apakah tadi itu, ada katakutan atau apa kan kita gak jelas justru kita butuh pemerintah untuk terus terang sebetulnya apasih pangkal persoalannya,?"
"Apa yang sebegitu menakutkan dari daerah yang penetrasinya (internetnya) cuma 13%, kalau dibanding Jakarta 56% kan disana pemakai internet gak banyak," tutup dia.
