Jakarta, Gatra.com - Polda Jawa Timur menetapkan pemilik akun Twitter Veronica Koman sebagai tersangka dalam unjuk rasa berujung ricuh di Papua. Polisi menyebut akun itu kerap menyampaikan narasi provokatif melalui foto atau video.
"Saudari VK, hari ini sudah ditetapkan tersangka oleh Polda Jatim. Itu pun sama, dari akun Twitternya, yang terus menyampaikan narasi-narasi, foto, video, baik bersifat provokatif maupun berita berita hoaks," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (4/9).
Dedi menuturkan, Polda Jatim dibantu oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melalui Laboratorium Digital Forensik (Labtor) dalam menganalisis akun Twitter Veronica Koman. Dedi mengaku, Veronica sudah dipetakan sejak awal oleh Polri.
Dia melanjutkan, Veronica merupakan WNI yang tinggal di luar negeri. Pihaknya bakal melibatkan Interpol untuk melacak keberadaan aktivis tersebut.
"Nanti dari Interpol akan membantu untuk melacak yang bersangkutan sekaligus untuk proses penegakan hukumnya. Nanti akan ada kerja sama dengan police to police," jelasnya.
Meski belum diketahui keberadaannya, Dedi mengklaim pihaknya bisa menelusuri jejak digital akun Twitternya. Dedi menyebut, kicauan Vero kerap kali dibuat di Jakarta.
Adapun bunyi konten yang dianggap provokasi itu, kata Dedi, saat memberitakan adanya pemuda Papua yang terbunuh atau tertembak. Dedi mengatakan, dari cuitan itu juga Vero disebut mengajak rakyat Papua merdeka.
"Di dalam Twitternya, narasi-narasinya, sebagai contoh narasinya yang dibunyikan ada korban pemuda Papua yang terbunuh, yang tertembak. Kemudian ada konten yang bersifat provokatif, ya. Untuk mengajak, apa namanya, merdeka dan lain sebaginya itu. Merdeka seperti itu, sudah dilacak dari awal," ujar eks Wakapolda Kalimantan Tengah ini.
Berdasarkan pantauan Gatra.com, akun Twitter Veronica aktif menyuarakan konflik Papua dan membuat utas terkait sejarah di Papua. Veronica juga kerap membagikan perkembangan aksi tolak rasisme di sejumlah titik di Bumi Cendrawasih, setelah sebelumnya pecah akibat tindakan diskriminatif sejumlah oknum organisasi masyarakat (ormas) terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada (17/8) lalu.
