Jakarta, Gatra.com - Pemerintah tengah fokus  membuka akses pasar. Hal ini sebagai pendukung utama guna mendorong pemasaran ekspor, khususnya sektor industri manufaktur. 

 

"Akses pasar kita buka dengan berbagai perjanjian perdagangan yang kita lakukan," ujar Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, dalam konferensi pers  rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah (rakorpusda)  bersama BI, bertema Pengembangan Industri Manufaktur untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekomoni secara Berkelanjutan dan Inklusif, di Gedung BI, Jakarta, Kamis (5/9).

 

Enggar menyampaikan, dalam tiga tahun, pemerintah meneken 14 perjanjian dagang. Sampai dengan akhir tahun sudah  ada 3 perjanjian dagang lainnya. Jadi, total 17 perjanjian mengenai perdagangan dan review perjanjian perdagangan yang ada. "Ini memberikan akses pasar yang besar tapi implementasinya setelah entry into force, setelah ratifikasi, dan efektif baru akan dirasakan sebagian pada 2020. Karena, memang ada mekanisme yang harus berjalan,"  kata Enggar.

 

Meski begitu, terdapat beberapa negara yang memang dikenai tarif untuk komoditas impor, seperti Singapura sebesar 5%. Hal ini dilatarbelakangi oleh perjanjian bebas dagang atau free trade agreement (FTA).  "Kita belum ada FTA. Jadi, tetap melalui negara ketiga. Ini yang akan memudahkan perdagangan kita," ucapnya.

 

Untuk diketahui, ketiga perjanjian dagang yang dilakukan hingga akhir tahun itu adalah: pertama, ratifikasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Australia atau Indonesia Australia Comprehensive Economy Partnership Agreement (IA-CEPA). Kedua, negosiasi ekonomi komprenhensif Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economy Agreement (IEU-CEPA). Ketiga, pemanfaatan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Chili atau Indonesia-Chile Comprehensive Economy Partnership Agreement (IC-CEPA).

 

"Ini mengejar ekspor kita di tengah ketidakpastian dan menurunnya permintaan dunia. Dan ini juga menarik investasi yang ada,"  kata Enggar.