Jakarta, Gatra.com - Gerakan Perempuan Peduli KPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) berencana menemui Presiden Joko Widodo, sebelum pembentukan kabinet pemerintahan jilid kedua, yaitu Oktober 2019. Hal ini, sebagai bentuk penyampaian aspirasi mengenai tiga hal yang mereka nilai penting.

Direktur Asian Muslim Action Network (AMAN), Ruby Kholifah mengatakan bahwa ada tiga pokok utama. Pertama, terkait pentingnya KPPPA untuk kemerdekaan Indonesia. Dimana setiap lima tahun, selalu ada isu pembubaran KPPPA.

"Dengan adanya institusi inilah, maka cita-cita kita [Indonesia] tercapai. Karena, kalau ingin merdeka, perempuan dan anak juga harus merdeka. Merdeka baik dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu hal yang penting," ujarnya dalam konferensi pers "Revitalisasi KPPPA untuk Cita-cita Kemerdekaan Indonesia", di Komnas HAM, Jakarta, Kamis (5/9).

Baca Juga: Soal Seks Tanpa Nikah Sah dalam Islam, Ini Kata UIN Yogya

Kedua ialah menyampaikan kriteria yang dimiliki untuk dijadikan Menteri KPPPA. Ruby menilai ini merupakan suatu kementerian yang serius.

"Jadi, tanpa kementerian ini, saya rasa enggak usah ngomong tentang kesetaraan gender. Karena, culture kita yang patriarki sangat memungkinkan kita untuk berada di comfort zone. Serta tentunya, problem relasi gender tidak akan selesai dengan baik," tegas Ruby.

Ketiga, Gerakan Perempuan Peduli KPPA ingin mengajukan beberapa nama untuk bisa dipertimbangkan sebagai Menteri KPPPA. "Kita juga punya nama tapi tidak bisa dipublikasikan," imbuhnya.