Pekanbaru, Gatra.com - Kalau tak ada aral melintang, anggota DPRD Riau periode 2019 - 2024 bakal dilantik besok, Jumat (6/9).
Meski cuma tinggal hitungan jam, siapa sosok yang bakal menjadi Ketua DPRD Riau, masih misterius.
Sebelumnya beredar kabar kalau jatah Ketua DPRD Riau yang didapat Partai Golkar itu bakal diduduki oleh Sukarmis, kader Golkar asal Kuantan Singingi (Kuansing) dan pernah menjadi bupati dua periode di daerah itu.
Lalu ada juga yang menyebut Yulisman, yang juga sedapil dengan Sukarmis. Sementara sosok Septina Primawati Rusli —- istri mantan Gubernur Riau Rusli Zainal —-yang kini masih menjabat Ketua DPRD Riau, justru tidak masuk bursa.
Golkar sendiri mendapatkan posisi Ketua DPRD Riau, setelah dinyatakan sebagai pemenang Pemilu legislatif di Riau. Partai yang dikomandani Arsyadjuliandi Rahman untuk wilayah Riau itu berhasil meraih 11 dari 65 kursi di DPRD Riau.
Rumor yang beredar, belum jelasnya sosok Ketua DPRD Riau dari Golkar itu lantaran lobi-lobi politik masih berlangsung.
Menurut pengamat politik Universitas Muhammadiyah Riau, Aidil Haris, posisi Ketua DPRD Provinsi termasuk jabatan politik strategis. Oleh sebab itu lobi - lobi politik pasti akan terjadi.
"Ada perilaku - perilaku politis yang tak bisa dihindarkan. Jadi kalau nama yang ditunjuk DPP nanti berbeda dengan nama-nama yang diusulkan dari daerah, itu bisa terjadi," jelasnya kepada Gatra.com, Kamis (5/9).
Di sisi lain, dalam satu Arsyadjuliandi Rahman mengatakan pada pemilihan calon Ketua DPRD Riau, ada mekanisme penjaringan yang diterapkan.
DPD akan mengerucutkan tiga nama politisi Golkar untuk kemudian diusulkan ke DPP agar nanti dipilih satu orang.
Adapun pada momen pelantikan nanti, pimpinan sementara akan ditetapkan. Pimpinan ini bakal melakukan kerja perdana memimpin sidang pelantikan. Setelahnya partai - partai pemenang akan mengusulkan nama pimpinan defenitif.
Sementara itu Kepala Bagian Persidangan dan Risalah, Muflihun, mengungkapkan dalam penentuan Ketua defenitif, pihak DPRD tidak menunggu lengkapnya formasi.
"Unsur pimpinan ada empat. Siapa yang mengusulkan nanti langsung kita tetapkan jadi defenitif. Kalau baru dua partai yang mengusulkan langsung kita tetapkan jadi enggak harus tunggu sampai lengkap,” katanya.
