Khartoum, Gatra.com-Perdana Menteri (PM) Sudan Abdalla Hamdok, Kamis (5/9), mengumumkan pembentukan kabinet pertama sejak militer menggulingkan Presiden Omar Al-Bashir pada April.

Pemerintahan ini merupakan hasil kesepakatan pembagian kekuasaan selama tiga tahun. Saat itu diresmikan pada Agustus, antara pihak militer, kelompok masyarakat sipil, dan kelompok pemrotes di Sudan.

PM Sudan merilis 18 nama dalam susunan kabinet baru mencakup empat wanita, di antaranya Asmaa Abdallah, yang menjadi menteri luar negeri (menlu) wanita pertama di negara itu.

Mantan ekonom Bank Dunia, Ibrahim Elbadawi akan menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sementara pemimpin koalisi sipil yang menegosiasikan kesepakatan transisi dengan militer, Madani Abbas Madani akan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Jenderal Jamal Omar, anggota Dewan Militer Transisi, ditunjuk sebagai menteri pertahanan.

"Pemerintah baru akan segera menjalankan tugasnya secara bersama dan harmonis. Hari ini, kita memulai fase baru dalam sejarah Sudan. Kami mengupayakan pembangunan proyek nasional dan restrukturisasi Sudan," kata Hamdok saat konferensi pers di Khartoum pada Kamis malam, dilansir Reuters, Jumat (6/9).

Pemerintahan baru ini menjadi langkah penting dalam transisi, hampir 30 tahun di bawah kekuasaan Bashir. Saat itu, Sudan dihantam sejumlah konflik internal, masalah pengasingan internasional, serta krisis ekonomi.

Namun, kejatuhan Bashir pada Agustus ditandai adanya ketegangan antara pasukan keamanan berpengaruh dan kelompok sipil. Mereka menuntut demokrasi, reformasi, serta keadilan bagi mereka yang terbunuh selama penindakan keras terhadap aksi protes. Pengumuman susunan kabinet sempat tertunda karena aksi tawar-menawar posisi.