Yogyakarta, Gatra.com – Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret (MPS) Indonesia Joko Wahyudi meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk tidak asal bicara. Hal ini menyikapi penghentian audisi atlet bulutangkis Perkumpulan Bulutangkis (PB) Djarum sebagai buntut larangan KPAI yang menilai audisi itu mengeksploitasi anak.
Tanpa dibantu perusahaan swasta, Indonesia dianggap belum mampu menghadirkan atlet yang mengharumkan nama bangsa. “Terkadang saya berpikir dan sedikit gregetan dengan KPAI ini. Mbok kalau bicara itu jangan asal. Seharusnya dipikir dulu,” ucap Joko usai menjadi pembicara dalam diskusi 'Kebijakan Tarif Cukai Berkeadilan Ciptakan Persaingan Industri yang Sehat' gelaran MPSI di Kota Yogyakarta, Selasa (10/9).
Ia melihat, KPAI membuat audisi bulutangkis yang diselenggarakan PB Djarum dihentikan. Padahal saat ini pemerintah belum memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik dalam menciptakan atlet.
Menurut Joko, KPAI terlalu melihat sebuah persoalan secara hitam putih dan lebih banyak ke dampak negatifnya. Seharusnya, kata dia, KPAI terlebih dahulu melakukan survei nasional dari Sabang sampai Merauke mengenai baik tidaknya audisi olahraga diselenggarakan oleh perusahaan rokok.
“Sekarang, dengan dihentikannya audisi olaraga yang mengharumkan Indonesia, pemerintah harus memfasilitasi sendiri pembinaan atlet hingga mencapai usia 16 tahun. Apakah pemerintah mampu tanpa peran perusahaan swasta?” katanya.
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Komunitas Kretek Indonesia Aditia Purnomo. Ia melihat sikap KPAI terhadap audisi bulutangkis terlalu berlebihan.
“Saya pikir pernyataan KPAI ngawur berdasarkan sejarah dan struktur kelembagaan dari proses audisi. Memang aturan melarang perusahaan rokok mensponsori kegiatan olahraga. Tapi PB Djarum bukan perusahaan rokok,” jelasnya.
Menurut Aditia, meski awalnya mendapat dana dari perusahaan rokok, PB Djarum telah terlepas dari induknya dan mampu mandiri dalam pembiayaan. Menurut Aditia, KPAI alpa mengetahui hal itu.
Komunitas Kretek, lanjut Aditia, berpendapat sebaiknya proses audisi PB Djarum bisa kembali dilanjutkan hingga pemerintah mampu menghadirkan proses pembinaan atlet yang benar.
