Jakarta, Gatra.com - Salah satu yang menjadi tantangan dalam birokrasi Indonesia ialah nilai budaya. Khususnya, bagaimana nilai budaya lokal bisa dipadukan atau "dikawinkan" dengan nilai budaya luar atau asing. 

"Jadi, bagaimana menyatukan antara budaya di kita dengan bantuan pembangunan yang dibawa oleh negara maju. Nah, itulah tugas kita," ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Eko Prasojo dalam "Public Governance Workshop: Penguatan Anggaran Berbasis Kinerja untuk Meningkatkan Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah" di Graha Cimb Niaga, Jakarta, Kamis (12/9).

Perpaduan itu, lanjut Eko, diperlukan guna memajukan negara, dengan menjadikan nilai budaya lokal sebagai kekuatan. 

"Misalnya, Bupati Banyuwangi itu melakukan pendekatan budaya. Sehingga masyarakat juga bisa ikut terlibat dalam pembangunan daerah," ucapnya. 

Selain perpaduan nilai budaya, Eko menyebutkan bahwa diperlukannya suatu prioritas pembangunan. Pasalnya, terlalu banyak yang menjadi prioritas sehingga tidak ada yang diprioritaskan. 

"Jadi, yang kita perlukan itu ya ultimate goals yang memang komprehensif di dalam suatu program pembangunan," katanya.