Jakarta, Gatra.com -- Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari Transparency International Indonesia, Indonesia Corruption Watch, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, bertemu dengan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kamis, 19 September 2019. Gelaran pukul 13.00 hingga 14.00 dengan perwakilan urusan obat-obatan dan kejahatan termasuk korupsi (United Nations Office in Drugs and Crime (UNODC) mengagendakan meitipkan surat untuk Sekjen PBB Antonio Guterres.

Dalam pertemuan itu juga disampaikan perihal upaya pelemahan tehadap lembaga antikorupsi di Indonesia (KPK) yang dilakukan oleh pemerintah RI dan DPR RI. Penyampaikan surat kepada Sekjen PBB dimaksudkan agar kondisi ini dapat menjadi perhatian PBB maupun dunia internasional.

Proses pertemuan antara koalisi dan perwakilan PBB UNODC akan dilakukan tertutup di Kantor UNODC di Gedung Menara Thamrin Jakarta, Hasil pertemuan dan Surat untuk Sekjen PBB akan disampaikan setelah acara selesai dilaksanakan.