Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan kembali memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 nanti. Hal itu disampaikannya pada saat kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (23/9). 

Dia menyatakan, Kemendagri akan memberikan dukungan dalam hal data kependudukan sementara untuk Pilkada Serentak tahun 2020. Data kependudukan tersebut, lanjut Tjahjo, nantinya akan diserahkan kepada KPU untuk penetapan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu atau DP4. "Kemendagri memberikan dukungan data kependudukan sementara untuk Pilkada Serentak tahun 2020 yakni 107.531.640 jiwa, ini yang sudah terdata di Dukcapil Kemendagri, proses selanjutnya kami serahkan penuh kepada KPU," ujarnya. 

Secara lebih lanjut dia menjelaskan, pihaknya terus melakukan optimalisasi perekaman pencetakan KTP elektronik. Meskipun begitu, Mendagri menilai masih ada sekitar satu juta masyarakat yang belum melakukan perekaman diakibatkan permasalahan geografis. "Warga negara kita yang masih bersikukuh mempunyai KTP-el ganda dan perekaman yang belum optimal masih ada di Papua dan Papua Barat," jelasnya. 

Selain itu, dia mengaku telah memberikan supervisi dan fasilitasi dalam melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan memastikan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 aman dan tepat waktu. "Supervisi dan fasilitasi NPHD ini kami di Kemendagri hampir tiap hari kita telpon kepala daerah untuk memastikan anggaran ini tercukupi tepat waktu," katanya. 

Tjahjo menuturkan, akan berkontribusi dalam pemetaan potensi konflik. Selain itu melakukan koordinasi untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang akan terjadi. Dukungan peningkatan partisipasi pemilih juga menjadi prioritasnya dalam mensukseskan pesta demokrasi ini. Tjahjo menyampaikan, pihaknya akan melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, termasuk melalui media massa, agar partisipasi pemilih terus meningkat dari waktu ke waktu. "Dukungan peningkatan partisipasi pemilih, akan ada penetapan hari libur pada hari pencoblosan, sosialisasi secara langsung dan melalui media cetak atau elektronik," ungkapnya.