Jakarta, Gatra.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bekerja sama dengan United Nations Development Program (UNDP) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA), meluncurkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) atau dikenal SP4N-LAPOR!
Menteri PANRB, Syafruddin mengatakan pengawasan adalah unsur penting dalam administrasi publik, maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem untuk memudahkan pengawasan tersebut. Apabila ada kesalahan, pengawasan berfungsi untuk memberi hukuman langsung kepada pihak terkait.
"Keterbukaan dan kemudahan aksesibilitas, itu menjadi kerangka lahirnya kepercayaan publik. Di era sekarang, adaptasi administrasi pemerintahan dilakukan menggunakan teknologi. Nah ini perlu diwadahi dengan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik," kata Syafruddin di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (24/9).
SP4N-LAPOR! bertujuan untuk memperluas partisipasi publik dalam pemantauan kinerja dan program pemerintah serta penyelenggaraan pelayanan publik. Setelah terhubung ke semua pemerintah daerah (34 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten), sistem ini akan menjadi satu-satunya platform pengaduan online nasional di Indonesia.
Syafruddin mengatakan SP4N-LAPOR! memiliki tiga komponen utama. Pertama, proyek akan mendukung pengembangan rencana induk untuk sistem pengelolaan pengaduan nasional yang terintegrasi.
“Proyek tersebut akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan pelatihan teknis meningkatkan kapasitas lokal dalam menggunakan sistem tersebut,” katanya.
Proyek tersebut lanjut Syafruddin akan meningkatkan kesadaran tentang SP4N-LAPOR! baik dalam pemerintahan maupun masyarakat luas, memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses sistem tersebut.
"Banyaknya pengaduan, jangan diartikan sebagai kinerja buruk, justru banyaknya aduan itu sebagai sebuah keberhasilan, wujud partisipasi publik meningkatkan kualitas public service itu sendiri," ujar Syafruddin.
Syafruddin menegaskan SP4N-LAPOR! tidak hanya aktif di area perkotaan, atau yang terjangkau koneksi internet saja. Tapi harus sampai ke batas terluar sekalipun dan wilayah terdalam di seluruh Indonesia.
"Pemerintah sudah membangun proyek seperti Palapa Ring, ini sudah 90 persen. Tinggal 10 persen di Papua akan selesai tahun ini. Seluruh Indonesia akan terkoneksi internet tahun ini." katanya.
