Medan, Gatra.com - Mahasiswa yang tergabung di dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu mengusir Gusmiadi anggota DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra dan Ahmad Hadiyan anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS. Kedua anggota dewan itu diusir oleh mahasiswa karena tidak mampu menampung aspirasi mahasiswa.
Kejadian ini bermula ketika dua wakil rakyat itu naik ke mobil komando untuk menanggapi tuntutan mahasiswa yang melakukan aksi. Gusmiadi dan Ahmad Hadiyan naik ke mobil komando ditemani oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto.
Gusmiadi menjelaskan dari awal Fraksi Gerindra dam Fraksi PKS di DPR RI menolak adanya pengesahan revisi UU KPK. Sebab, revisi tersebut malah melemahkan KPK.
Tentang tuntutan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Gusmiadi juga mengutuknya. "Kita tuntut supaya perusahaan yang melakukan pembakaran dihukum berat," tegasnya, Selasa (24/9).
Sayangnya, pernyataan yang disampaikan oleh kedua anggota dewan itu tidak diterima oleh mahasiswa. Pernyataan tersebut dianggap hanya apologi semata.
"Kami tidak butuh apologi dari abang dewan, kami minta pernyataan tegas masalah ini bisa tidak disampaikan ke sidang paripurna," ketus koordinator aksi.
Ia pun meminta kedua anggota dewan tersebut turun dari mobil komando apabila tidak bisa memenuhi tuntutan. Akhirnya kedua anggota dewan itu pun turun dan pergi, mahasiswa tetap melanjutkan aksinya.
Setelahnya, sesama mahasiswa yang melakukan aksi sempat terlibat keributan. Peristiwa ini bermula ketika salah satu koordinator aksi yang berada di mobil komando meminta mahasiswa yang mulai terpancing amarahnya untuk diam. Jika tidak lebih baik pergi. Sebab, mahasiswa mulai menggoyang kawat besi yang menutupi areal gedung DPRD Sumut.
Ternyata pernyataan ini memicu ketersinggungan dari sejumlah mahasiswa. Sempat terjadi adu mulut antar sesama mahasiswa. Beruntung kericuhan sesama mahasiswa tidak berlangsung lama. Sebab, yang mengeluarkan pernyataan langsung meminta maaf.
Mahasiswa yang melakukan aksi menuntut agar bisa masuk ke gedung DPRD Sumut. Selain itu masa juga mulai membakar ban.
