Jakarta, Gatra.com - Situasi keamanan nasional terus menerus bergejolak. Demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah dan aksi rusuh di Papua dan Papua Barat masih terus terjadi jelang pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2019-2024 dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024 yang masing-masing akan dilantik pada 1 Oktober dan 20 Oktober mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Wiranto mengharapkan jelang pelantikan tersebut keamanan nasional semakin kondusif dan aman. Menurutnya, pemilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah terlegitimasi keabsahannya dan terakui berdasarkan jumlah suara yang memilih.

"Insya Allah kami akan terus menjaga agar situasi aman, tentram dan damai. Rakyat kan sudah setuju dan mengakui. Maka kita harus konsisten untuk mengamankan itu," kata Wiranto di Kantor KemenkoPolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Menurutnya, proses demokrasi melalui sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia dan itu sudah berlangsung secara baik, meskipun ia mengakui sulitnya melaksanakan pemilu, baik yang menyangkut pemilihan wakil rakyat dan pimpinan negara

"Anggota DPR sudah dipilih oleh rakyat, presiden dan wakil presiden pun demikian. Nah itu merupakan sebuah kehormatan untuk kita sebagai sebuah bangsa," imbuhnya.

Wiranto mengatakan, sudah tidak perlu lagi ada masalah yang menghambat proses pemilu. "Karena pada saat pemilihan yang berujung pada sengketa sudah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi," katanya.

Sehingga sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk menjaga proses ini sampai ujung dipelantikan kedua lembaga ini. "Jangan kemudian justru sekarang ada pihak-pihak tertentu yang diduga justru akan mengacaukan proses pelantikan DPR dan Presiden," pungkasnya.