Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan kegelisahannya lantaran adanya Kompleks Pemerintahan Daerah Papua yang berdiri diatas lahan PT. Freeport. Dia menilai bahwa seharusnya aset-aset pemerintahan dimiliki sendiri. 

"Saya lupa Tolikara atau Intan Jaya ya, ada kompleks Pemda lengkap. Tetapi tanahnya masih bukan milik Pemda, masih milik Freeport," ujarnya pasca pertemuan dengan DPRD Papua dan Papua Barat di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (24/9). 

Dia mempertanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Tjahjo khawatir jika sewaktu-waktu Komplek Pemda digusur lantaran di bawah bangunan tersebut mengandung material berharga yang dimiliki Freeport.  "Karena di bawah tanah itu mengandung harta karun yang luar biasa, tapi dibangun Gedung Pemda," tutur Tjahjo. 

Dengan demikian, dia meminta Pemerintahan Daerah setempat untuk mempertimbangkan saat melakukan pembangunan pemerintahan untuk memastikan lahan tersebut adalah milik negara. Hal itu sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. 

"Saya kira untuk teman-teman DPRD Tolikara harus jadi bahan pertimbangan, bahan pemikiran, semua aset-aset Pemda ya tanahnya harus dikuasai daerah. Nanti akan menimbulkan masalah yang ada," ujarnya.