Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Wiranto menyayangkan kerusuhan yang terjadi di Jayapura dan Wamena yang belum lama ini terjadi, di mana insiden tersebut cukup banyak menelan korban jiwa serta menimbulkan kerusakan dan kerugian, baik kerugian dari instansi pemerintah maupun kerugian masyarakat.

Wiranto menjelaskan kerusuhan tersebut tak serta merta muncul dan memanas secara tiba-tiba. Menurutnya kerusuhan tersebut berkaitan erat dengan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sedang dilangsungkan di New York mulai sejak kemarin, Senin (23/9). Wiranto mengatakan, pihaknya telah menemukan bukti bahwa isu tersebut memang sengaja dibentuk oleh oknum tertentu untuk 'digoreng' dan disajikan ke sidang PBB tersebut.

"Dan kita sudah temukan bukti bahwa kerusuhan itu tidak serta merta, tetapi erat hubungannya dengan apa yang sekarang terjadi di New York, sidang umum PBB," jelas Wiranto di  Jakarta, Selasa (24/9).

Menurut Wiranto, kerusuhan tersebut dirancang oknum. Mereka ingin menunjukan eksistensinya sehingga menghasut teman-temannya memprovokasi teman-temannya di Papua dan Papua Barat untuk menunjukan eksistensinya. "Hanya sayang gerakan itu merugikan, gerakan itu melanggar hukum. Kita sayangkan semua," imbuh Wiranto.

Hal serupa disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Tito Karnavian. Ia pun meyakini bahwa kerusuhan yang terjadi di Jawa Timur belum lama ini dan Papua semua terkait satu sama lainnya dan didesain.

"Direncanakan karena ada agenda internasional yaitu sidang Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa. Yang dimulai tanggal 9 September dan kemudian sidang majelis umum sidang tahunan juga yang dilaksanakan di New York yang dimulai tanggal 23 September," jelas Tito.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh Kapolri, ada upaya dari pihak yang berada di luar negeri yakni kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin oleh Benny Wenda agar di Papua dibuat gerakan yang bisa memancing media nasional dan khususnya media internasional untuk menyoroti.

"Sehingga bisa dijadikan amunisi untuk diplomasi untuk membranding adanya pelanggaran HAM di Papua, dan kemudian bisa diangkat juga oleh negara anggota PBB tertentu dalam sidang tahunan tanggal 23 kemarin," jelasnya.

Saat ini, kata Tito, aparat keamanan tengah berusaha untuk meredam kerusuhan tersebut. Jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan di sana. Aparat keamanan, kata Tito, sudah berhasil meredam dan melakukan upaya-upaya yang baik untuk membuat situasi kondusif. "Kita upayakan akan normal kembali kedamaian kerukunan. Akan terjadi (kedamaian) di sana karena sudah ada usaha untuk tidak membangun konflik horizontal di sana," kata Tito.