Home Internasional Pemerintah Daerah Ini Larang Peredaran Vape

Pemerintah Daerah Ini Larang Peredaran Vape

Boston, Gatra.com - Gubernur Massachusetts, Charlie Baker mengumumkan darurat kesehatan atas dampak rokok elektrik atau vape. Ia memerintahkan jajarannya untuk melarang peredaran produk vaping di negara bagian itu.

Dilansir AP News, Rabu (25/9) perintah itu langsung ditanggapi serius Dewan Kesehatan Masyarakat Massachusetts. Seluruh produk, termasuk liquid vape dilarang di negara itu.

Status darurat kesehatan itu diberlakukan menyusul meningkatnya dampak dari produk vaping. Bahkan di negara bagian, itu ada kasus kematian akibat vape.

Pemerintah Massachusetts menyebutkan terdapat 61 kasus yang berpotensi penyakit paru-paru pada pengguna vape. Beberapa kasus bahkan telah dilaporkan ke Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit A.S.

Dalam konferensi pers, Baker mengatakan dampak dari vape cukup mengkhawatirkan. pemerintah Massachusetts segera mengambil tindakan tegas dengan melarang peredaran vape.

"Konsumsi rokok elektrik dan produk vaping ganja meningkat. Kami mendapat laporan penyakit paru-paru yang serius, terutama pada generasi muda kita," kata Baker, di Kantor Gubernur Massachusetts.

Selama vape dilarang, kata Baker, pemerintah akan bekerjasama dengan ahli medis untuk meneliti dampak vape. Penelitian itu fokus mendalami penyakit yang diakibatkan vape, serta mencari solusi jangka pendek.

"Mungkin kami akan membuat regulasi tentang hal itu. Pemerintah juga akan menggalakkan kampanye publik tentang berhenti merokok," ungkap Baker.

Sementara itu, Ketua Dewan Demokratik Massachusetts, Robert DeLeo mengatakan legislatif serius menangani masalah itu. Pihaknya akan membuat regulasi tentang penggunaan vaping dan tembakau pada anak-anak.

Diketahui, DPR Massachusetts sedang meninjau RUU yang akan melarang penjualan atau distribusi tembakau berperisa, termasuk produk vape. RUU itu akan membuat pengecualian boleh merokok di bar.

"Kami berharap dapat bekerja sama dengan mitra kami di senat dan dengan pemerintahan Baker. Kerja sama itu untuk mengembangkan solusi legislatif jangka panjang untuk masalah ini," kata DeLeo.

349

KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR