Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, soal pemindahan Ibukota Pemerintah mengkaji beberapa opsi. Seperti pembiayaan APBN melalui optimalisasi aset dan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Sri Mulyani menambahkan, tahap awal Pemerintah fokus mensimulasi dampak fiskalnya dan opsi pembiayaan pembangunan infrastruktur. "Kami akan fokus pada strategi pembiayaan dan detail simulasi dampak fiskal dan opsi pembiayaan melalui transfer keuangan melibatkan pemerintah daerah," kata Menkeu Sri Mulyani saat rapat Panitia Pansus DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9).
Selanjutnya, Ani sapaan akrabnya memaparkan, Identifikasi masing-masing sumber pembiayaan disesuaikan dengan peruntukkan investasi tersebut. "Kalau untuk sifatnya public goods keseluruhannya akan dibangun dengan APBN seperti untuk pembangunan istana negara; markas TNI POLRI, rumah dinas sangat dekat dengan public goods oleh karena itu peranan APBN menjadi sangat vital," ia menjelaskan.
Adapun, kata Ani, porsi APBN berperan penting dalam konteks pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) dan pengelolaan aset yang membutuhkan waktu. Sehingga, akselerasi dari tahap awal pembangunan Ibukota baru yang berpotensi menggunakan rupiah murni dari APBN.
"Oleh karena itu dalam konteks APBN harus menghitung alokasi terhadap dana tersebut dalam setiap perencanaan APBN kedepan jadi dampak fiskalnya dan trade offnya terhadap prioritas pembangunan yang lain akan terlihat di APBN selanjutnya," pungkasnya.
