Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah menyiapkan beberapa opsi pembiayaan untuk membangun ibukota baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, harapannya agar swasta ikut berkontribusi besar terhadap pembangunan ibukota baru.
"Sumber dari swasta tentu diharapkan mereka memiliki appetite karena ada ruang untuk mereka berpartisipasi yang pasti secara keuangan menguntungkan bagi mereka terutama perumahan, pembangunan Universitas, sarana kesehatan dan pusat belanja," kata Sri Mulyani pada saat rapat Panitia Pansus, di Komplek DPR, Jakarta, Rabu malam (26/9).
Oleh sebab itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meyakini, peranan swasta akan bisa ditingkatkan dari berbagai fasilitas tersebut. "Kami akan menyampaikan simulasi dampak fiskal dari skema pembiayaan tersebut dari APBN 89.4T tentunya tidak selalu dalam bentuk cash money dan bisa dalam bentuk pengelolaan barang negara yang berasal dari ibukota lama yang kemudian bisa dimanfaatkan dan dialihkan," ia menjelaskan.
Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan, akselerasi penggunaan APBN bisa mentrigger pembangunan, bahkan dalam kalkulasinya bisa mencapai sekitar 30 persen atau Rp26,8 triliun dari total yang dibutuhkan pada tahap awal.
Kemudian, lanjutnya, untuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp253,4 triliun disimulasikan dengan penggunaan affordability payment akan mencapai Rp190 triliun, viability gap fund mencakup Rp 50 triliun, project drvelopment facility mencapai Rp2,5 triliun dan penjaminan mencapai Rp10,1 triliun.
"Dan untuk swasta asumsinya pada awal perlu untuk diantisipasi minatnya dengan probability resikonya kira-kira mencapai 30 persen. Ini kita melakukan simulasi internal mengenai itu," ujarnya.
Dalam strategi simulasi fiskal ini, kata Sri Mulyani, diasumsikan bahwa barang milik negara dapat diexchange atau diutilize menggunakan baik pengelolaan dan skema pindah balik nama berjalan optimal.
"Skema KPBU kita dapat di scale up secara masif karena terus terang Rp2,5 tirliun mungkin tidak terlalu besar tapi kalau bicara affordability payment Rp190 triliun itu Immediately akan menciptakan contingent dari resiko di masa yang akan datang tergantung dari bagaimana skema affordability payment tersebut," ia memaparkan.
Tentunya, ujar Sri Mulyani, dari masing-masing ini nantinya akan dilihat stage progress pembangunannya antara tahun dari 2020 ke 2024. "Kita perlu mendorong daya saing peranan swasta, BUMN supaya lebih optimal mengambil peranan dan tugas tanggung jawab tersebut," pungkasnya.
