Jakarta, Gatra.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, mengatakan, terdapat penurunan aspek kebebasan sipil dalam indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2018.
"Yang perlu diperhatikan ada penurunan dari sisi aspek kebabasan sipil pada tahun 2018, khususnya ancaman dari masyarakat kepada masyarakat, bukan aparat ke masyarakat. Jadi lebih kepada konflik horizontal itu meningkat, baik yang menyangkut kebebasan berkumpul, berpendapat, dan sebagainya," ujar Suhariyanto dalam peluncuran hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 bertajuk "Penguatan Kebebasan Berpendapat dan Lembaga Perwakilan" di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/9).
Baca juga: SMRC: Kebebasan Sipil di Indonesia Semakin Menurun
Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2018, capaian aspek kebebasan sipil yang mencakup kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi adalah 78,46% atau turun 0,29 poin dari tahun 2017.
"Menunurunnya kebebasan sipil juga terlihat dari hak politik partisipasi masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan kepada penyelenggara negara maupun pemerintahan, itu agak menurun. Tentunya kita berharap ke depan masyarakat bisa lebih kritis," ujarnya.
Baca juga: Pengamat: Aksi Mahasiswa Imbas Dari Suara yang Diabaikan
Menurut Soewandono, kebebasan berpendapat sangatlah penting karena sebagai salah satu ukuran demokrasi di Indonesia yang masuk dalam aspek kebebasan sipil. Pekerjaan rumah utama dalam demokrasi di Indonesia saat ini, adalah mengurangi konflik horizontal antara masyarakat.
"Tentunya ke depan kita berharap masyarakat harus harus lebih kritis supaya penyelenggaraan pemerintah di nasional dan provinsi juga lebih bagus," katanya.
