Padang, Gatra.com - Aktivitas di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) lumpuh, akibat imbas aksi ribuan mahasiswa yang menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP, UU KPK, pada Rabu (25/9) kemarin. Pantauan Garta.com di lokasi, gedung DPRD Sumbar sejak pagi hari ini hingga siang, sedang dilakukan pembersihan puing-puing fasilitas yang rusak. Beragam fasilitas di dalam gedung rusak parah pada setiap ruangan.

Pembersihan lebih dilakukan di ruang rapat utama. Pasalnya, ruang ini akan digunakan sidang paripurna pelantik pimpinan definitif DPRD Sumbar dalam waktu dekat. Beberapa ruang juga mulai dibersihkan. Kursi-kursi di keluarkan dari ruangan dan di susun suatu tempat khusus.

Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar, Irsyad Syafar mengatakan, untuk fasilitas seperti meja dan kursi masih bisa digunakan. Namun, banyak kaca di setiap ruangan yang pecah. Termasuk untuk sound system hancur dan tidak bisa digunakan lagi.

Irsyad memastikan untuk tugas-tugas kedewanan tidak akan terganggu meski kondisi kantor DPRD lumpuh akibat kerusakan. Pihaknya juga terus melakukan invetarisir kerugian atas kerusakan aset-aset yang dilakukan oknum massa mahasiswa tersebut.

"Kalau itu masih dihitung, (tapi) prakiraaan kerugian kerusakan DRPD Sumbar sekitar Rp3 miliyar. Kami juga telah ambil langkah hukum, kerusakan aset-aset dan kantor DPRD ini telah kita laporkan ke pihak kepolisian," sebutnya, Kamis (26/9) di Padang. 

Isyad menyebutkan, apabila kondisi ruangan rapat utama tidak memungkinkan hingga SK pelantikan keluar, maka pelantikan akan dilakukan di halaman kantor DPRD Sumbar. Menurutnya, dulu hal ini juga pernah terjadi ketika pelantikan gubernur pasca gempa 2009. 

Lebih lanjut ia menyampaikan, sore ini pihaknya masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya, direncanakan Jumat besok akan diadakan sidang paripurna pelantikan pimpinan definitif.

"Sebab kami punya pengalaman, Gubernur dilantik di garasi mobil DPRD dahulunya pasca gempa. Untuk hari ini secara jadwal memang belum ada agenda," ujar Irsyad kepada wartawan di DPRD Sumbar. 

Sebelumnya diketahui, dalam aksi yang bertajuk #SaveKPK #ReformasiDikorupsi itu, selain aksi pengrusakan massa. Bahkan, foto Presiden Joko Widodo juga diturun paksa oleh massa mahasiswa ketika berhasil menduduki DPRD.