Pontianak, Gatra.com - Gubernur Kalbar Sutarmidji menyampaikan bahwa penanganan Karhutla ini tidak menjadi agenda khusus yang menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya di Kalbar. 

”Titik api dua kali lipat banyaknya dibandingkan tahun 2015 tapi dampaknya tidak sehebat di tahun 2015, lamanya api berada di satu titik itu juga hitungannya lebih cepat selesai dibandingkan dengan yang di tahun 2015,” kata Sutarmidji, saat membuka Rakor Penguatan Pengedalian dan Penanggulangan Karhutla pada Lahan Gambut di Hotel Kapuas Palace, Jalan Budi Karya, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (26/9).

Gubernur menilai saat ini pola bakar lahan untuk membuka pertanian oleh masyarakat masih dalam tataran kebiasaan yang selama ini dilakukan, sehingga tidak banyak pengaruhnya terhadap Karhutla.

"Mereka tahu, kapan mereka harus melakukan itu (bakar lahan, red), kemudian biasanya dilakukan ramai ramai sehingga api tidak menyebar," ujarnya.

Gubernur berpesan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk tidak segan-segan mengajukan pencabutan izin, terhadap perusahaan yang kedapatan wilayahnya terdapat Karhutla.

“Kepala daerah jangan takut kepada pimpinan perusahaan,” jelasnya.

Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead mengatakan untuk BRG memiliki tugas pokok dan fungsi memulihkan ekosistem lahan gambut dengan cara dibasahi dan ditanami.

“Tanaman yang di lahan gambut juga bersifat lindung dan budidaya sehingga masyarakat bisa memperoleh manfaat pekerjaan restorasi gambut,” katanya.

"Kami bukan tupoksi memadamkan api," tambahnya.

Nazir menuturkan dari satu juta hektare lahan gambut yang ada di Kalbar, yang rawan terbakar yakni 150 ribu hektare.

"Ada 150 ribu hektare tersebut yang fokus kita basahi," katanya.

Dikatakan, jika lahan tersebut berhasil dibasahi maka akan berdampak pada lahan ,lain yang kerawanannya rendah akan mudah tertangani. Diyakini restorasi terhadap 150 ribu hektare lahan gambut bisa berjalan efektif jika pemerintah provinsi mengkoordinasikan.

"Penting sekali peran Pemprov untuk mengkoordinasikan kegiatan di tingkat provinsi, kabupaten, kota," jelasnya.