Purwokerto, Gatra.com - Sedikitnya 50 anggota Jaringan kader dan alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banyumas Raya menggelar aksi keprihatinan di depan Markas Kepolisian Resor Banyumas, Kamis malam (26/9).
Unjuk rasa ini buntut dari tewasnya, mahasiswa Universitas Halu Oleo, Immawan Randi yang diduga tertembak saat aksi demo di DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra).
Sebelum menggelar aksi, massa melakukan salat gaib di Masjid 17 Purwokerto sekitar pukul 19.00 WIB. Lalu mereka bergerak menuju Mapolres Banyumas.
Di Mapolres, mereka menggelar orasi, menyalakan lilin dan telentang di depan pintu gerbang sebagai tanda keprihatinan. Massa yang berdemonstrasi ditemui Kabagops Polres Banyumas Kompol Zaenal Arifin.
"Aksi kekerasan ini membuktikan negara tidak sedang baik-baik saja. Aparat yang seharusnya melindungi malah membunuh rakyatnya sendiri. Mahasiswa malah dihabisi. Tegakkan hukum di Indonesia," teriak salah satu orator, Nur Fauzi.
Menurut Fauzi, penanganan demonstrasi yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia telah mengarah pada tindakan brutal. Sebab, telah menelan korban jiwa salah satu kader terbaik IMM.
Tindakan polisi, katanya, bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolsian RI serta Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.
Ketua IMM Banyumas, Muhammad Ikhwan mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan atas meninggalnya salah satu kader IMM, Immawan Randi.
Pihaknya mendesak Kapolres Banyumas untuk menyampaikan tuntutan mengusut kasus tersebut sampai tuntas.
"Hari ini, kabar yang didapatkan sudah menyebar ke seluruh Indonesia, sahabat kita meninggal saat demonstrasi akibat ulah oknum aparat negara. Badannya tertembus peluru. Jadi, kami gelar aksi keprihatinan ini untuk menghening cipta dan menyuarakan aspirasi kita. Kami minta Kapolri memimpin langsung proses investigasi terhadap kasus penembakan mahasiswa di Kendari. Pelaku juga harus ditindak dan dihukum seberat-beratnya," katanya.
Ikhwan juga mendesak Kapolri mencopot Kapolda Sulawesi Tenggara karena kasus tersebut. Cara-cara brutal kepolisian dalam meredam aksi tidak dapat dibenarkan. Hal ini justru akan memicu gelombang aksi yang lebih besar lagi.
Dia menegaskan, IMM Banyumas akan kembali menggelar aksi Jumat (27/9) untuk menuntut penyelesaian kasus penembakan ini.
Selain itu pihaknya meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu pembatalan revisi UU KPK dan membatalkan pembahasan rancangan Undang-undang yang bermasalah.
"Kami tetap menyuarakan kepada Presiden, banyak rancangan UU yang bermasalah dan harus dihentikan pembahasannya," tandasnya.
