Kupang, Gatra.com - Setidaknya 500 anggota Aliansi Mahasiswa di Nusa Tenggara Timur (NTT), menggelar aksi unjuk rasa, di gedung DPRD Provinsi NTT, menolak UU KPK dan RKUHP, Kamis (26/9).

Para Mahasiswa yang tergabung dari sejumlah perguruan Tinggi di kota Kupang dan sekitarnya itu melakukan aksi sejak pukul 09.00 WITA. Mereka berjalan kaki sejauh 7 kilometer dari titik star dari bundaran Tirosa menuju gedung DPRD NTT, di Jl. El Tari.

Di gedung DPRD NTT para demonstran diterima Ketua sementara DPRD Yunus Takandewa dan 6 anggota Dewan lainnya.

Koordinator aksi, Mangara Silaban dalam orasinya menyampaikan, aliansi mahasiswa menilai bahwa ada upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi di Negeri ini.

“Pengesahan UU KPK begitu singkat tanpa uji publik. Ada apa dibalik semua ini ? Ada konspirasi antara legislative dan yudikatif,” kata Mangara Silaban.

Mangara menegaskan, mahasiswa menolak UU KPK, menolak RKUHP, mengecam tindakan represif oknum polisi terhadap masa aksi mahasiswa di kota-kota lain.

"Kami juga mengimbau seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mengunakan ujaran bernuansa sara, dan tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap sesama anak bangsa,” tegas Mangara Silaban dalam orasinya, saat membaca tuntutan aksi.

Presiden Jokowi, ujar Mangara Silaban harus membatalkan revisi UU KPK yang sudah ditetapkan DPR dan Menkumham.“Kami mendesak Presiden segera keluarkan Perpu pembatalan Revisi UU KPK,” jelas Mangara.

Orator lainnya Emanuel Boli dalam orasinya menegaskan, menolak pengesahan Revisi UU KPK yang telah di sahkan menjadi UU KPK, dan RUU KUHP. Karena itu meminta Presiden untuk segera umumkan pembatalan RUU KUHP dan 4 RUU lainnya yang kini mendapat penolakan dari mahasiswa di seluruh tanah air.

“Presiden segera membatalkan empat RUU, terutama RUU KUHP. Sebab, pasal-pasal yang ada di dalamnya menimbulkan kontroversi di masyarakat. Pasal kontroversi itu harus dihapus dan dibatalkan,” tegas Emanuel.

Kepada para demonstran, Ketua sementara DPRD NTT Yunus Takandewa mengatakan semua aspirasi yang disalurkan akan diteruskan ke Jakarta. “Adik –adik percaya bahwa semua aspirasi kalian akan kami proses dan segera teruskan ke pihak pihak berkompoten di Jakarta. Jangan ragu secepatnya akan kami salurkan,” kata Yunus.

Wakapolda NTT, Brigjen Johanis Asadoma kepada Gatra.com di sela-sela aksi demonstrasi mengatakan setiap warga masyarakat mempunyai hak menyampaikan aspirasi sesuai amanat undang-undang, tapi harus dengan tertib dan damai.

“Yang kita tidak inginkan adalah terjadi anarkis, tapi sejauh ini unjuk rasa mahasiswa di NTT tetap kondusif. Ini yang kita harapkan agar jika ke depan ada lagi demo semacam ini juga harus dalam koridor beretika dan tertib,” kata Brigjen Johny Asadoma.