Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja berharap, kabinet Jokowi jilid II di bidang ekonomi diisi kalangan profesional yang kompeten. Hal ini menyebabkan pengelolaan kebijakan ekonomi nasional jauh lebih efisien, produktif, dan berdaya saing sesuai arah reformasi kebijakan ekonomi nasional yang dibutuhkan pelaku usaha.
Selain itu, lanjutnya, beberapa menteri bidang ekonomi harus bisa berkomunikasi dan berkoordinasi antarkementerian dengan baik, seamless dan saling melengkapi satu sama lain agar implementasi reformasi kebijakan ekonomi nasional menjadi lebih lancar, konsisten, dan tidak tumpang tindih. Mereka saling berkonflik seperti yang masih terjadi saat ini.
"Masalah klasik yang ada di antara lembaga pemerintah hingga saat ini yang mengganggu kelancaran berusaha seperti ego sectoral yang kuat. Kurangnya koordinasi antarkementerian/lembaga. Kurangnya konsultasi dengan stakeholders harus hilang di kabinet mendatang," kata Shinta dihubungi Gatra.com, Jumat (27/9).
Shinta menambahkan, yang dibutuhkan pelaku usaha dalam jangka pendek adalah percepatan pelaksanaan reformasi kebijakan ekonomi nasional yang sudah ada. Hal ini agar manfaat reformasi kebijakan tersebut dapat dirasakan pelaku usaha dalam kegiatan usaha kami sehari-hari.
"Kami ingin iklim usaha menjadi lebih simple, konsisten antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, cepat diprosesnya. Hal ini tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya," ujanya.
Menurut Shinta, hal tersebut sangat penting dan urgent bagi pelaku usaha dan calon investor karena risiko resesi ekonomi nasional dan global di tahun depan menjadi lebih tinggi.
Menurutnya, risiko ini hanya bisa kita minimalisir apabila iklim usaha, investasi dan daya saing Indonesia menjadi jauh lebih baik dengan reformasi ekonomi yang cepat, konsisten, dan sungguh-sungguh diimplementasikan pemerintah dalam waktu dekat.
Adapun, kata Shinta, terkait pembentukan kementerian, investasi sebenarnya penting. Ini merupakan mandat yang diberikan kementerian. Misalnya, memerlukan perubahan yang signifikan dalam koordinasi antarlembaga dan antarkementerian di level nasional.
Berdasarkan pengalaman pelaku usaha di waktu yang lalu, tambahnya, perubahan kementerian tidak menjamin hilangnya ego sectoral, maupun masalah kurang koordinasi antara kementerian.
"Sampai saat ini pun masalah tersebut masih ada meskipun kementerian saat ini dengan 10-15 tahun yang lalu berbeda konstelasi dan namanya," ungkapnya.
"Isu ya juga ada di perizinan itu sendiri yang terlalu banyak dan tumpang tindih, antara pusat dan daerah. Ini semua perlu diperbaiki, untuk itu kami menyambut presiden yang mau menghapuskan 72 perizinan investasi," katanya.
