Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Wiranto) menyebut undangan dialog dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan wujud permintaan mahasiswa yang melakukan aksi penolakan perubahan undang-undang.
"Karena permintaan adek mahasiswa yang sudah demonstrasi duluan, kan sudah diakomodasi. Bahkan, sekarang kan sudah diatur dialog oleh Presiden," jelas Wiranto di Kantor KemenkoPolhukam, Jakarta Pusat, Jumat (27/9).
Namun, banyak BEM yang menolak menghadiri undangan dialog tersebut. Mantan Panglima ABRI ini mengatakan, undangan Presiden kepada mahasiswa untuk berdialog merupakan kehormatan. Selain itu, ini sebagai bentuk komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
"Bahkan, sekarang telah diatur upaya untuk berdialog dengan Presiden. Kan [upaya dialog sebagai] kehormatan. Itu merupakan upaya untuk melakukan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, terutama mahasiswa," terangnya.
Sebagai informasi, diketahui, Presiden Jokowi hari ini berencana bertemu dengan beberapa ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk berdialog. Namun, kebanyakan BEM menolak menghadiri undangan pertemuan dari Presiden Joko Widodo pada Jumat (27/9). Mereka menegaskan, akan terus menuntut penuntasan agenda reformasi dan tidak ingin gerakan mereka pecah lagi seperti pada 2015.
Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Muhammad Nurdiansyah mengatakan, salah satu pertimbangan terbesar tidak menghadiri undangan Presiden karena sedang berduka atas meninggalnya dua mahasiswa di Kendari.
Alasan kedua, pada 2015, BEM SI mendapat undangan dari Jokowi. "Kami mengambil pembelajaran di sana. Dihadapkan dalam forum tertutup di Istana dan hasil gerakan mahasiswa, akhirnya pecah pada waktu itu," katanya.
Ia mengatakan, konsentrasi dan tujuan Aliansi BEM Seluruh Indonesia bukan bertemu dengan Jokowi, melainkan agar Presiden memenuhi tuntutan mahasiswa. Nurdiansyah juga mengatakan, apabila pertemuan tetap diinginkan, BEM meminta dilakukan secara terbuka. Pertemuan juga mesti disiarkan secara langsung supaya publik juga mengetahui.
"Kami juga memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk bisa memenuhi tuntutan maklumat tuntaskan reformasi," katanya.
Ia menyebut, selain Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Aliansi BEM Nusantara menolak menghadiri undangan itu. Hanya saja, kata dia, konteks penolakan kemungkinan berbeda.
