Jakarta, Gatra.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh wilayah DKI Jakarta menolak tuduhan adanya kepentingan politik tertentu di balik demonstrasi yang berujung kericuhan beberapa waktu lalu.

"Semua gerakan mahasiswa murni berangkat dari keresahan kita bersama karena saya lihat tuntutan mahasiswa itu sendiri itu hampir sama seluruh Indonesia. Jadi saya pikir ini tidak ditunggangi ini semua keresahan masyarakat Indonesia dan mahasiswa," ujar perwakilan BEM se-Jakarta, Andi Prayoga saat ditemui di D'Consulate Lounge, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).

Menurut Andi, terkait aksi kemarin itu dikatakan mahasiswa sudah siuman karena memang sebelumnya mahasiswa tidak begitu aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.

"Sekarang saya bersyukur berkat kemarin itu mahasiswa bisa turun di seluruh Indonesia, karena ada kekhawatiran bersama ada keresahan bersama mengenai revisi undang-undang KPK," jelasnya.

Andi menambahkan dengan adanya keresahan bersama dari RUU KPK yang beberapa poinnya kontroversial, begitu juga dengan RKUHP menjadi substansi tuntutan mahasiswa Indonesia untuk kemudian turun ke jalan.

"Saya kutip saja Buya Syafii Ma'arif dia mengatakan ada ketidakbaikan prosedur mengenai undang-undang KPK yang pertama diskusi DPR dan pemerintah dalam bidang hukum dan HAM, itu tidak melibatkan KPK dalam pembahasan undang-undang KPK dan ini menjadi kecurigaan masyarakat ini ada apa? kenapa DPR membahas ini tidak mengundang tidak mengajak dialog dari KPK," katanya.