Jakarta, Gatra.com - Aksi mahasiswa dan pelajar yang berlangsung di sejumlah tempat selain di depan DPR, akhir-akhir ini disebut disusupi penumpang gelap. Kelompok penunggang gelap ini mempunyai agenda ambil alih pemerintahan dan kontra pemegang kekuasaan. Selain itu, mereka membonceng dengan menyerukan penurunan Presiden.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menuturkan, hal itu tidak bisa dielakkan, ada gerbong penumpang gelap yang ingin memanfaatkan gerakan mahasiswa. Mereka turut menyampaikan kritik terhadap kinerja DPR dengan menolak RKHUP dan UU KPK untuk dijadikan momentum mengekspresikan misi mereka melengserkan Presiden Jokowi.
"Saya kira ini [penumpang gelap], sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Gerakan mahasiswa ini dijadikan momentum bagi kelompok yang menunggu dan menjadi momen tepat mengekspresikan misi mereka menggantikan Presiden Jokowi," ucap Lucius, di Apollo Cafe Hotel Ibis, Menteng, Senin (30/9/2019).
Lebih lanjut, Lucius berharap, banyaknya organisasi dan elemen menyuarakan suara kritis mengenai kinerja DPR, terutama seputar proses legislasi. Ia menginginkan, pemberantasan korupsi lebih baik itu tidak ditunggangi oleh kepentingan lain.
"Paling penting adalah peran penegak hukum [yakni] Kepolisian. [Hal ini] agar gerakan mahasiswa tidak dikacaukan oleh agenda kelompok penunggang gelap yang sifatnya merusak sistem presidensial," tuturnya.
Bagi dia, tidak ada alasan atau UU untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Penyebabnya, kata dia, saat ini keadaan dalam keadaan baik-baik saja. Hanya bermasalah pada kebijakan yang kini dikontrol oleh mahasiswa.
"Itu koridor demokrasi mengontrol mengoreksi dan jika kemudian teriakannya meng-impeacht itu adalah penunggang gelap dan mesti diproses Kepolisian dan meminta pertanggung jawaban mereka. Teriakan di jalanan itu [turunkan Jokowi] saya rasa tidak tepat," sebutnya.
Perihal aksi yang dilakukan pelajar, Lucius menyarankan agar diberikan pendidikan yang tepat untuk memberikan kesadaran. Terutama bagaimana menyampaikan aspirasi dalam mengontrol kebijakan pemerintah.
Lucius juga berpesan, penyelesaian Papua yang saat ini juga sedang disorot agar menggunakan dialog dengan hati. "Cari waktu yang tepat untuk berdialog untuk selesaikan masalah ini," pungkasnya.
