Kabul, Gatra.com - Pemerintah Afghanistan telah menyuarakan pendapatnya di Majelis Umum PBB, untuk mendesak Taliban agar sejalan dengan pemerintah menciptakan perdamaian, pasca pemboikotan pemilihan presiden yang dilakukan Taliban.

Kelompok militan Taliban, yang telah melancarkan pemberontakan bersenjata sejak digulingkan dalam invasi pimpinan AS pada tahun 2001 telah mencap Pemilu sebagai hal yang "palsu" dan memperingatkan warga Afghanistan untuk tidak pergi ke tempat pemungutan suara.

Dilansir Aljazeera, Selasa (1/10), Penasihat Keamanan Nasional Afghanistan Hamdullah Mohib menjelaskan masih ada warga yang memberikan suara demokratisnya, meski ada ancaman dari pihak Taliban. Karena itu ia berharap Taliban bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam menciptakan kedamaian Afghanistan.

"Bergabunglah dengan kami dalam damai, atau kami akan terus berjuang," kata Mohib dalam pidatonya di pertemuan tahunan PBB, Senin (30/9).

Pemilu di Afghanistan yang berlangsung Sabtu lalu hanya diikuti sekitar 9,6 juta atau sekitar 25% dari total penduduk Afghanistan. Para penduduk resah atas ancaman teror yang dilayangkan Taliban, yang menyebabkan jumlah pemilih di negara ini menurun drastis.

Masa depan politik Afghanistan nampak semakin kabur, ditengah pertengkaran politik dan meningkatnya korban sipil dalam serangan-serangan kelompok militan Taliban di negara ini.

Runtuhnya pembicaraan damai antara Amerika Serikat (AS)-Taliban pada bulan September lalu juga telah menimbulkan tanda tanya apakah kesepakatan untuk mengakhiri perang terpanjang AS akan terjadi.

Sementara pemerintah Afghanistan tidak diberi ruang bicara dalam perundingan, karena Taliban menolak untuk berbicara langsung dengan pejabat pemerintah. Adapun kelompok bersenjata itu menganggap pemerintah Afghanistan sebagai "boneka" AS.