Jakarta, Gatra.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyayangkan sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak menggubris aspirasi rakyat. Hal ini karena DPR RI tidak tidak berani menarik RUU bermasalah dan hanya diberi status penundaan. 

"Di dalam undang-undang, tidak ada bahasa penundaan, adanya menolak. Kalau menolak artinya dia tidak bisa lagi dibahas pada masa yang sekarang. Ini bikin orang deg-degan, menunda apa maksudnya?" kata Asfin saat ditemui Gatra.com di kantornya pada Senin (30/9).

Tuntutan aksi massa, sambung Asfin, bukan sekedar menunda revisi undang-undang tetapi menganulir ketentuan yang ngawur. 

"Beberapa ketentuan yang akan merampas hak rakyat itu harus ditarik. Ketentuan yang lebih bersifat liberalisasi dan privatisasi untuk kepentingan bisnis itu harusnya tidak ada. Jadi masih sangat relevan. Jangan lupa seputar Pimpinan KPK yang bermasalah dan itu tidak pernah direspons," tambahnya.

Ia menuturkan, seharusnya DPR merespon agar gerakan tidak meluas dan masif. Selain mahasiswa, puluhan guru besar dan ribuan dosen menolak hal yang sama. 

"DPR itu memperjuangkan kepentingan siapa? Karena publik yang sangat luas ini sudah minta sesuatu, tetapi tidak mereka kasih. Ini juga searah dengan mereka menaikkan anggaran untuk dirinya sendiri, bagaimana rakyat enggak marah?" pungkasnya.