Jakarta, Gatra.com - Gempa bermagnitudo 6,8 mengguncang wilayah Maluku pada Kamis (26/9). Akibat gempa, cukup banyak kerusakan di beberapa wilayah seperti di kota Ambon dan Kairatu. Banyak korban luka dan jiwa akibat gempa tersebut. Meskipun demikian, BMKG telah merilis, gempa bumi tidak berpotensi tsunami. Namun, saat ini masyarakat Maluku sudah mulai mengungsi dari kota karena dikhawatirkan muncul gempa susulan yang menyebabkan tsunami.
Menanggapi situasi nasional, termasuk gempa maluku, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Wiranto melakukan rapat kordinasi tingkat menteri di kantornya pada Senin (30/9). Dalam rapat ini turut hadir Kepala BNPB Donny Monardo yang memberi laporan terkait situasi terkini di Maluku kepada Wiranto.
Setelah rapat, Wiranto menyampaikan, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang memilih bertahan di pengungsian, meski sudah tidak ada gempa. Menurutnya pengungsi hanya ditakuti oleh informasi mengenai gempa susulan yang lebih besar, dan tsunami akibat gempa. Padahal, tidak ada badan resmi yang mengumumkan adanya gempa lanjutan, sehingga kabar itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, dia berharap, masyarakat kembali ke rumah masing-masing karena situasi sudah aman. Apabila masyarakat masih bertahan di tempat pengungsian, pemerintah harus menanggung kehidupan mereka. Ia mengatakan, membludaknya pengungsi hanya akan menjadi beban bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Diharapkan masyarakat bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk mengurangi besaran pengungsi. Pengungsi yang terlalu besar ini sudah menjadi beban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ucapnya sesudah rapat di Kantor KemenkoPolhukam, Senin (30/9).
Pernyataan Wiranto ini berujung viral. Dua hari sesudah menyampaikan pernyataan tersebut, Wiranto mengklarifikasi dan mengaku tidak bermaksud melukai hati warga Maluku. Justru, menurutnya, pemerintah berupaya secepatnya menangani bencana gempa yang melanda Ambon.
"Sebaliknya saya mengundang para menteri terkait yang menangani bencana alam. Termasuk Kepala BNPB, untuk segera melakukan langkah cepat guna meringankan beban penderitaan masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Maluku," katanya dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (2/10).
Meski sudah menyampaikan klarifikasi, pernyataan Wiranto masih menuai kontroversi di masyarakat. Khususnya bagi masyarakat Maluku, mereka terlanjur terbawa perasaan alias "baper" dan meluapkan emosinya akibat pernyataan itu.
Ramai-ramai masyarakat mengecam pernyataan tersebut dengan berbagai cara, mulai dari mengumpulkan koin untuk Wiranto karena beranggapan Pusat tak memiliki biaya untuk membantu masyarakat Maluku, hingga pernyataan sikap oleh Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBM).
KKBMM mengajukan beberapa poin kritis terhadap pernyataan Wiranto itu. Melalui keterangan tertulis yang ditandatangani Ketua Umum KKBMM Dr. (Cand) Djamaludin Koedoboen dan Sekretaris Jenderal Semmy Miltov Luhukay, KKBMM menolak ajakan para pengungsi korban bencana gempa di Ambon dan sekitarnya, kembali ke rumah agar tidak menjadi beban Pemerintah.
Secara keseluruhan, KKBMM merasa dikecewakan oleh pernyataan Wiranto. Menurut KKBMM, Maluku sedang tertimpa bencana dan masih banyak gempa susulan terjadi. Namun, salah satu poin tuntutan paling krusial dari KKBMM dalam surat pernyataannya adalah, para pejabat negara menganggap Maluku sebagai beban NKRI. Oleh karena itu, lebih baik Maluku dihapuskan dari Peta Indonesia, agar tak menjadi beban.
Ketika dimintai konfirmasi terkait pernyataan teraebut, Kepala Sekretariat KKBMM Jakarta, Herman Moryaan menyampaikan, ia dan beberapa perwakilan KKBMM telah menyambangi kantor Kemenkopolhukam pada hari Selasa (1/10) untuk meminta Wiranto menyampaikan klarifikasi.
Saat mereka berkunjung, Wiranto sedang berada di luar negeri. Namun, Moryaan menyampaikan, telah diterima oleh perwakilan kedeputian Kemenkopolhukam. Ia menjelaskan, kunjungan tersebut untuk menyampaikan tuntutan kepada Wiranto agar memberikan klarifikasi dan penyampaian maaf.
"Gempa kejadian alam tidak ada kaitannya dengan situasi politik sekarang. Tetapi yang penting kami meminta klarifikasi atas pernyataan Pak Menko," ujar Moryaan saat dihubungi Gatra.com, Kamis (3/10).
Moryaan berujar, KKBMM telah dijanjikan ada pertemuan dan audiensi secepatnya dengan Wiranto. "Paling lambat hari Senin," pungkasnya.
