Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menanggapi soal banyaknya Direksi BUMN yang terciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, perilaku korupsi selain mencoreng institusi, juga dapat dikatakan sebagai penghianatan, terutama kepada mayoritas pegawai yang selalu mengedepankan profesionalitas dalam menjalankan tugas.
“Yang kita semua lini, keuangan negara, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan seperti BUMN, sikap integritas itu merupakan suatu elemen yang amat penting, karena kita mengelola suatu aset dan keuangan negara yang sangat besar,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (4/10).
Menurut Sri Mulyani, bertambahnya volume APBN dan meningkat kapitalis BUMN harus dibarengi peningkatan integritas dan profesionalitas seluruh pengelolanya sehingga tidak lagi tergoda dengan apa yang mereka lihat. Integritas menjadi elemen penting bagi penyelenggara negara, termasuk pengelola BUMN.
“Sebagai suatu aset, kekayaan atau keuangan bukan uang kita, itu uang rakyat yang harus kita kelola,” ujarnya.
Di samping itu, Sri Mulyani juga menyarankan, baik Pemerintah maupun BUMN harus terus memperkuat pengawasan internal. Sehingga, corporate governance yang berdasarkan akuntabilitas, transparansi, dan check and balance dapat terlaksana secara baik. Apalagi, saat ini masyarakat sangat antikorupsi dan akan bergerak bersama memerangi korupsi.
"Sehingga ini tidak menjadi sesuatu yang dapat menimbulkan persepsi seolah-olah semua institusi sama. Ini kan merupakan suatu reputasi yang berat. Buat mereka yang jujur, mereka yang komit, itu merupakan suatu penghianatan. Jadi mereka merasa, apa yang telah dilakukan dengan baik, mudah sekali hancur reputasinya hanya karena beberapa BUMN. Jadi itu memang apa yang saya sebut, suatu penghianatan. Karena saya lihat banyak yang profesional dan komit. Dan mayoritas kecewa,” ungkapnya.
“Karena seperti yang yang lakukan di Kemenkeu. Setiap terjadi hal yang seperti itu. Pertama yang akan saya tanya, kenapa di dalam sistemnya tidak bisa didieeksi. Karena itu, kita berharap itu adalah sesuatu yang perlu diperkuat. Kalau kita di masing-masing itu kepatuhan intenalnya bahkan sampai Irjennya. Korporasi pasti ada itu. Apakah itu BOD, apakah dewan komisionernya, mereka seharusnya terus memperkuat tata kelolanya,” ujarnya.
