Pekanbaru, Gatra.com - Majelis Dewan Kerhomatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Pekanbaru menjatuhkan sanksi kepada pengacara senior Zulherman Idris, SH, MH PhD pemberhentian sementara selama 12 bulan. Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau itu dinilai terbukti melanggar Kode Etik (KE) profesi pengacara. Keputusan hukuman tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Kantor Peradi di Jalan Arifin Achmad Pekanbaru pada Sabtu (5/10) pukul 18.00 Wib.
Sidang putusan dipimpin majelis Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Pekanbaru, Dr Suhendro, SH, MHum, Firdaus Ajis, SH, MH, Firdaus Basir, SH, MH, unsur majelis kehormatan adhoc, Drs Wahyudi El Panggabean, MH dan Haidir Anwar Tanjung, SH. Sidang kode etik profesi ini juga memberikan sanksi kepada tiga pengacara lainnya yang satu tim bersama Zulherman Idris. Ketiganya antara lain, Priyatno, Marwan, dan Refi Yulianto. Hanya saja ketiganya diberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis dan lisan.
Dalam sidang etik ini, ke empat pengacara sebagai teradu hadir seluruhnya. Dari pihak pengadu, warga petani sawit Desa Talang Tujuh Buah Tangga, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Inhu, mereka adalah, Midian Nadeak, Purasa Silalahi, Jonni Sigiro, Santoni Samosir. Perwakilan masyarakat ini mengadukan ke empat pengacara yang dianggap melangar kode etik.
"Memutuskan menolak eksepsi teradu 1 (Zulherman) untuk seluruhnya. Menyatakan Zulherman (teradu 1), Prayetno (teradu 2), Refi Yulianto (3) dan teradu 4, Marwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar kode etik advokat Indonesia pasal 6 huruf (a) (d) dan (f) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat," kata Ketua Majelis Suhandro saat membacakan putusanya.
Dalam putusan disebutkan, menghukum Zulherman dengan tindakan/sanksi berupa pemberhentian sementara dari profesinya sebagai advokat selama 12 bulan, terhitung sejak putusan itu berkekuatan hukum tetap dan melarang menjalankan profesi di luar maupun di dalam pengadilan. Untuk Prayetno dan Marwan diberikan saksi berupa teguran tertulis. Sedangkan untuk Refi Yulianto berupa sanksi teguran lisan.
"Memberikan kesempatan kepada para teradu untuk melakukan upaya banding ke Dewan Kehormatan Nasional terhitung 21 hari sejak putusan ini," kata Suhendro. Adapun duduk perkara persoalan ini adalah, adanya pengaduan dari 5 orang perwakilan warga petani sawit di Kabupaten Inhu yang awalnya menggunakan jasa Zulherman Idris untuk melakukan upaya gugatan perdata melawan PT Bukit Betabuh Sei Indah (BBSI) terkait persoalan lahan kebun kelapa sawit masyarakat.
Kelima warga ini merupakan perwakilan dari 65 orang petani. Mereka memberikan kuasa kepada Zulherman cs. Dalam kesepakatannya, dari awal gugatan sampai selesai Zulherman meminta jasanya sebesar Rp250 juta. Pemberian kuasa warga ke pengacara mantan Dekan Fakultas Hukum UIR ini pada Januari 2018. Namun dalam hal ini, pihak masyarakat baru memberikan panjar sebesar Rp155 juta kepada Zulherman. Disebutkan dalam putusan tersebut, uang panjar ini baru sampai tahap dua kali persidangan.
Hanya saja, dalam persidangan kedua, pihak Zulherman cs tidak ada yang hadir di PN Rengat. Satu sisi, kliennya sudah menunggu. Zulherman beralasan sakit, namun 3 rekan lainnya juga tidak ada yang mewakili dalam sidang tersebut. Sejak itu, warga pun mencabut kuasa dari Zulherman cs. Warga dalam perjalanannya, meminta uang jasa tersebut dikembalikan karena dianggap Zulherman tidak profesional. Warga menganggap tidak sepantasnya mereka membayar Rp155 juta hanya untuk sekali persidangan.
Dari sinilah warga meminta Zulherman untuk mengembalikan sebagian uang jasa yang sudah terlanjur dibayarkan. Namun permintaan warga diabaikan. Masalah inipun di laporkan ke DKP Peradi Pekanbaru. Dalam persidangan Zulherman mengakui menerima uang tersebut. Menurutnya, Rp155 juta sudah selayaknya dia terima karena selama ini sering turun ke lapangan di tempat warga.
Hanya saja, jumlah pembayaran tersebut ternyata tidak pernah disampaikan Zulherman kepada 3 rekannya. Dia malah mengatakan ke juniornya bahwa membela warga bagian dari pengabdian. Kepada juniornya dia mengatakan baru hanya menerima uang Rp15 juta dari warga padahal sudah Rp155 juta. Zulherman tidak pernah transparan bahwa dia akan menerima Rp250 juta dalam membela kliennya sampai tuntas.
Zulherman hanya pernah memberikan uang ke rekan seprofesinya Rp2,5 juta untuk transportasi ke Rengat. Majelis kehormatan juga menilai Zulherman tidak terbuka kepada rekannya sendiri.
