Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan bahwa investasi dan ekspor akan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Hariyono berpandangan investasi yang datang seyogyanya bernapaskan ekonomi Pancasila.
"Investasi tidak diharamkan, cuma harus ekonomi yang berbasis terutama yang dari luar negeri itu dikolaborasikan dengan potensi ekonomi yang ada di dalam negeri," jelasnya usai peluncuran buku Pancasilanomics : Jalan Keadilan dan Kemakmuran di Bursa Efek Indonesia, Senin (7/10).
Haryono beranggapan tanpa adanya kolaborasi antara investor asing dengan pelaku usaha maupun profesional di dalam negeri, eksploitasi sumber daya di masa kolonial (penjajahan) akan terulang.
Kemudian, Ia menegaskan bahwa kemandirian bangsa bukan berarto terosolasi dari negara lain. Investi asing dipeebolehkan apabila tidak merugikan kepentingan masyarakat
"Sejak awal para pendiri bangsa kita tidak ingin negara kita dikuasai oleh pemilik modal saja, tapi harus menjadi bangsa yang dinikmati oleh semua untuk semua," tuturnya.
Haryono mengklaim pihaknya tengah merancang peta jalan (road map) yang mengatur bahwa semua kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
"Nah sekarang pertanyaan kita terutama sejak era reformasi ini kan Pancasila hilang dari arus utama, sehingga substansi Pancasila tidak atau kurang menjadi landasan didalam membuat perundang-undangan," terangnya.
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Arif Budimanta menegaskan bahwa ekonomi Pancasila tidak anti pasar, melainkan dimaknai sebagai resultante relasi sosial antara kekuasaan dan modal.
"Kehadiran kita di bursa efek adalah ekonomi pancasila tidak anti pasar dan bersifat etatisme, tapi justru melindungi pelaku ekonomi sendiri baik produsen, konsumen, maupun distributornya. Pancasilanomics (Ekonomi Pancasila) menempatkan keseimbangan dan integrasi sosial yang menjadi tujuan akhir, bukan keseimbangan pasar," ungkapnya.
