Jakarta, Gatra.com - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Tjahjo Kumolo meminta jajarannya untuk bekerja secara profesional dan akuntabel. Hal itu diungkapkannya saat menjadi Inspektur Upacara di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Senin (7/10).

"Jajaran Kemenkumham [pada] setiap pengambilan kebijakan yang ada, di semua tingkatan, harus dilaksanakan secara profesional, akuntabel. [Hal ini] sesuai  peraturan hukum dan perundang-undangan yang ada," kata Tjahjo yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri itu.

Selain itu, dia mengimbau para bawahannya untuk menghindari dan mencermati area rawan korupsi. Mereka perlu memperhatikan beberapa aspek berkaitan dengan perencanaan anggaran, dana hibah, dana bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, mutasi jabatan, dan area rawan korupsi lainnya. 

Terkait hal itu, Tjahjo meyakini, jajarannya sanggup menghindari area rawan korupsi. Menurutnya, hal tersebut dapat menganggu stabilitas daerah dan stabilitas nasional. 

"Ini area rawan korupsi yang selama ini banyak menjerat para pegawai negeri. Lebih khusus lagi [menjerat] kepala daerah, karena tidak memahami [beberapa] hal yang berkaitan dengan area rawan korupsi," ujarnya.

Menjelang akhir masa Kabinet Kerja yang akan berakhir pada 20 Oktober mendatang, pria yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri ini meminta jajaran di lingkungan Kemenkumhan untuk menuntaskan konsolidasi serta melakukan penyerapan anggaran dengan baik.

"Pak Sekjen dan pak Irjen, [agar] penyerapan anggaran tahun 2019 ini bisa maksimal dilaksanakan dengan baik," imbuh Tjahjo saat ditemui wartawan pascaupacara. 

Dalam kesempatan tersebut, dia menjelaskan posisinya sebagai Plt. Menkumham menggantikan Yasonna Laoly. Tjahjo mengatakan, tugasnya untuk menjamin pelayanan umum di lingkungan Kemenkumham agar berjalan dengan baik. 

"Yang penting sebagaimana arahan pak Presiden, sebagai Plt tidak mengambil kebijakan strategis. Semua program yang dijalankan terus jalan kecuali ada pejabat utama yang berhalangan tetap itu nanti pak Sekjen yang koordinasi," pungkasnya.