Home Hukum KPK Panggil VP Corporate Finance AP II dalam Kasus BHS

KPK Panggil VP Corporate Finance AP II dalam Kasus BHS

102

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Vice President of Corporate Finance PT Angkasa Pura II, Amrizal, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Direktur PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Darman Mappangar.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DMP [Darman Mappangara]," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (8/10).

Sebelumnya, KPK telah menemukan bukti pemulaan yang cukup dan melakukan penyidikan baru terhadap tersangka Darman Mappangara (DMP), Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero (PT INTI), dalam kasus suap pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo tahun 2019.

"Tersangka DMP selaku Direktur Utama PT INTI, diduga bersama-sama TSW memberi suap kepada AYA, Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura II (Persero) untuk 'mengawal' agar proyek Baggade Handling System (BHS), dikerjakan oleh PT. INTI," ujar Febri, Rabu (2/10).

Menurut Febri, PT INTI (Persero) diperkirakan mendapatkan sejumlah proyek karena bantuan tersangka Andra Agussalam yang merupakan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero). Tersangka Andra diduga menjaga dan mengawal proyek tersebut supaya dimenangkan dan dikerjakan oleh PT INTI (Persero).

"KPK mengidentifikasi komunikasi antara tersangka DMP dan AYA terkait dengan 'pengawalan' proyek tersebut. DMP juga memerintahkan TSW, staf PT INTI untuk memberikan uang pada AYA," ungkapnya.

Febri menambahkan, terdapat beberapa peraturan yang diberlakukan serta pemberian uang dalam bentuk tunai. Apabila jumlahnya besar, maka ditukar melalui USD atau SGD, menggunakan kode “buku” atau “dokumen”. Pada 31 Juli 2019, Taswin, Staf PT INTI meminta sopir Andra Agussalam untuk menjemput uang yang disebut dengan kode “barang paket”.

Atas perbuatannya, Darman disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

COMMENTS

LEAVE A COMMENTS