Jakarta, Gatra.com - Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Dewan Energi Nasional (DEN), Sugeng Mujiyanto mengungkapkan pemerintah menargetkan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) menyumbang 23% sumber energi nasional.pada 2025. Pada 2018 lalu, EBT hanya menyumbang 8,6% saja.
"Kami tekankan baik pembangunan berkelanjutan maupun lingkungkan," ujarnya di sela-sela Sweden-Indonesia Energy Forum di Jakarta, Selasa (8/10).
Ketua Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia, Sujono Respati mengungkapkan target tersebut realistis untuk dicapai.
Baca Juga: Di 2022, Energi Baru Terbarukan di Aceh Ditargetkan 12,25%
"Masalahnya tantangan kita implementasi dan konsistensi. Jangan setiap menteri mengubah kebijakan," ujarnya di tempat yang sama. Ia mencontohkan kebijakan mengenai tarif biodiesel. "Harus ada rekayasa agar energi terbarukan terjangkau," tambahnya.
Dia menegaskan, kebijakan yang tidak konsisten membuat para investor mundur untuk berinvestasi di sektor EBT.
Sujono menyarankan pembangunan rendah karbon. Ia menjelaskan kebijakan tersebut sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJMN) 2020-2024. Kebijakan tersebut sejalan dengan Kesepakatan Paris (Paris Agreement) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Kesepakatan itu menekankan komitmen untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah dua derajat Celsius dibandingkan dengan masa pra industri.
"Yang dibutuhkan adalah kita semua harus partisipasi. Sebab kita tidak bisa mengharapkan dari pemerintah semata. Pemerintah memberi fasilitasi, tapi kita harus menjaga agar tetap terlaksana. Jangan hanya di atas kertas saja," jelasnya.
