2_thumb.png "Istri Lettu Agam Disebut Sejak Awal Umbar Masalah Keluarga ke Media Sosial")
1_thumb.png "TNI AU Terjunkan Paket Bantuan BAZNAS untuk Palestina dari Udara")
_thumb.jpg "Ini Cerita Sekjen PDIP, Beberkan Curhatan Mensos Risma soal Bantuan Beras")
Jakarta, Gatra.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengatakan saat ini belum ada takaran yang tepat dalam menilai kadar radikalisme yang muncul di sekolah. Menurutnya, dalam melihat radikalisme saat ini masih sangat positivistik sehingga penilaian tidak bisa disampaikan secara langsung.
Untuk itu, demi mendapatkan pengukuran dalam penilaian radikalisme di sekolah, Mendikbud meminta Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) dan Inspektorat Kemendikbud untuk merumuskan apa yang dinamakan Soft Kurikulum.
"Tadi saya minta agar Badan Akreditasi dan Inspektorat untuk bagaimana nanti merumuskan pada aspek soft kurikulum yang beraspek pada pembentukan karakter, sikap, ideologi dari siswa. Harapnnya dari situ ada pengukuran yang mana nanti bisa ketahuan dimana wilayah yang rawan," kata Muhadjir saat ditemui di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (9/10).
Muhadjir juga mengatakan bahwa peran kepala sekolah juga akan didorong dalam rangka mencegah radikalisme memapar ke sekolah. Selain itu para kepala sekolah dan guru diharapkan mampu menjadikan buku Maarif Institute tentang Pendidikan Karakter untuk Penguatan Ideologi Pancasila sebagai buku pegangan.
Muhadjir juga mengatakan bahwa hal ini merupakan wujud dari komitmen kemendikbud dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan di sekolah, dengan berkolaborasi dengan pihak pemerintahan masyarakat sipil. "Ini adalah komitmen Kemendikbud untuk memastikan sekolah sebagai ruang inkubasi nilai-nilai kebangsaan, kebhinnekaan, dan kemanusiaan. Sebagai mana komitmen Presiden Joko Widodo dalam Nawa Cita," pungkasnya.
