Jakarta, Gatra.com – Mahalnya harga pneumococcal conjugate vaccine (PCV) menjadi persoalan pemerintah dalam percepatan upaya intervensi menekan angka kematian bayi di Indonesia akibat penyakit pneumonia. Dengan keterbatasan anggaran membuat kementerian kesehatan (Kemenkes) kesulitan dalam mengenalkan vaksin PCV secara nasional dengan cepat.
Menurut pakar ekonomi kesehatan dari Universitas Padjadjaran, Auliya Suwantika berdasarkan hasil studinya, jika pemerintah ingin mendapat harga yang paling murah untuk vaksin PCV itu hanya bisa didapat dari Unicef.
Baca juga: Kematian Bayi Karena Pneumonia Tinggi, Vaksin PCV Kuncinya
“Karena harga (Unicef) sekitar 3 dolar, kalau sekarangkan harga kontrak itukan mencapai 19 dolar,” kata Auliya usai acara diskusi bertajuk Urgensi Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Terkait Efisiensi Anggaran 2019 di Graha CIMB, Jakarta, Selasa (8/10).
Auliyah mengungkapkan hasil risetnya, sejauh ini pembentukan harga vaksin PCV semua berasal dari tiga pintu. Pertama dari harga Unicef, kemudian harga kontrak, dan dari harga pasar (private market). Perbedaan harga ketiganya sangat jauh.
Baca juga: Pemerintah Upayakan Vaksin PCV Masuk Paket Imunisasi Dasar
Dari data yang ada, harga Unicef memang paling murah untuk vaksin pnuemonia, yakni bisa mencapai sekitar US$3. Sedangkan dari harga kontrak dikisaran US$19 dan dari harga pasar mencapai US$46.
“Jadi jauh lebih murah jika pemerintah membeli melalui Unicef, kalau ditambah biaya lainya untuk sampai ke sini (Indonesia) paling harganya menjadi sekitar 75 ribu,” ucapnya.
Namun sayangnya, persoalan pengadaan melalui Unicef ini masih belum memungkinkan lantaran pemerintah masih terbentur oleh regulasi. Karena pemerintah tidak bisa beli langsung ke Unicef sebagai lembaga pendonor. Semua harus melalui proses pengadaan atau lelang.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Indonesian Health Economics Association (InaHEA) Prof dr Hasbullah Thabrany mengatakan kalau pemerintah mau berkomitmen untuk mengatasi pemerataan imunisasi pneumonia dan ingin mewujudkan generasi sehat serta menekan angka kematian bayi ada caranya.
“Cara pertama adalah jangka panjang, yakni minta Biofarma untuk produksi. Untuk jangka pendek, ikut saja beli ke Unicef yang harganya murah,” ucap Hasbullah.
Ia membeberkan, dari pada pemerintah menunggu hibah. Lebih baik langsung dieksekusi saja opsi yang efesien. “Masa untuk solar bisa, vaksin enggak bisa. Ini persoalan kemauan pemerintah yang enggak beres. Harusnya memprioritaskan hak rakyat,” kata Hasbullah.
Sejauh ini Hasbullah menilai, pemerintah belum menjalankan kewajibanya untuk rakyat terkait persoalan kesehatan. “Yang wajib itu di UUD bilang kesehatan itu wajib, enggak ada UUD bilang yang wajib itu soal energi,” ucapnya.
Jadi untuk mencapai semua program itu, sambung Hasbullah, kuncinya ada di kebijakan negara. “Jadi semua bisa dilakukan. Subsidi BBM saja bisa Jokowi cut dan selisihnya buat bangun jalan. Masa buat vaksin saja enggak bisa,” katanya.
