Washington DC, Gatra.com – Kebijakan Amerika Serikat memasukkan beberapa perusahaan Cina sebagai daftar hitam, mempengaruhi keputusan Pemerintah Cina. Kedua negara meragukan pembicaraan terkait penyelesaikan perang dagang. Padahal, sebelumnya Beijing berencana mengakhiri perang dagang, meski Partai Komunis Tingkok pesimis terhadap hal tersebut.
Dilansir Reuters, Pejabat Tinggi di bidang Perdagangan dan Ekonomi AS dan Tiongkok akan mengadakan pertemuan di Washington untuk mengakhiri perang dagang yang telah berlangsung selama 15 bulan. Langkah itu segera dilakukan karena terhambatnya pertumbuhan ekonomi global dan terancamnya sistem perdagangan.
Pembicaraan lebih lanjut terkait perselisihan AS dan Cina, akan dilakukan Wakil Perdana Menteri Cina Liu He, Perwakilan Kementerian Perdagangan AS Robert Lighthizer, dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin.
Apabila dalam pertemuan tersebut tidak mengalami kemajuan yang signifikan, Presiden AS Donald Trump mengancam, akan menaikkan tarif barang Cina senilai US$250 miliar sebesar 30% dari 25%.
"Kita akan membuat kesepakatan, ada peluang yang sangat bagus. Menurut pendapat saya, Cina ingin membuat kesepakatan lebih dari yang saya lakukan," ujar Trump seperti diwartakan Reuters.
Melihat situasi saat ini, pertemuan kedua negara tidak dapat dipastikan. Bahkan, salah satu pejabat Cina yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, pembicaraan untuk menyelesaikan perang dagang bukan tugas yang mudah. Hal ini membutuhkan persiapan dan konsensus.
Pejabat tersebut mengatakan, masih memerlukan banyak waktu agar hubungan perdagangan atau hubungan keseluruhan kedua negara membaik. Sedangkan, pembicaraan sebelumnya antara AS dan pejabat Cina bertujuan menciptakan suasana harmoni terkait pertemuan yang akan datang. Namun, 28 perusahaan Cina yang dimasukkan ke dalam daftar hitam AS, telah menghasilkan suasana negatif.
Sebelumnya, Departemen Perdagangan AS memasukkan perusahaan pengawasan video Hikvision dan 27 perusahaan lainnya, ke dalam daftar hitam. Departemen Perdagangan AS juga melarang perusahaan teknologi dan kecerdasan buatan melakukan bisnis dengan perusahaan AS.
"Kedua pihak seharusnya tidak meningkatkan perselisihan," kata seorang pejabat Cina kedua yang bermarkas di Beijing.
