Jakarta, Gatra.com - Ekonom Senior Universitas Indonesia, Faisal Basri meragukan kemanjuran pembentukan holding bagi penyehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"BUMN itu harus koreksi total. Masak BUMN sebanyak ini solusinya dengan satu obat namanya holding? Enggak benerlah," kata Faisal di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (10/10).

Faisal mencontohkan pembentukan holding BUMN perkebunan yang kurang efektif dalam meningkatkan kinerja berbagai PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di bawahnya.

Alih-alih pembentukan holding, Faisal menyarankan penggabungan (merger BUMN). Pembentukan holding bisa saja akan semakin membebani biaya produksi perusahaan BUMN.

Faisal mencontohkan BUMN Perbankan yang dapat dipangkas menjadi dua atau tiga bank saja. 

"Bank komersial, BNI dan Mandiri digabung. Bank rakyat itu BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan mortgage bank (bank hipotek) itu BTN (Bank Tabungan Negara). Tapi itu juga bisa digabung dengan mandiri dan BNI. Percayalah dengan begitu bunga KPR (Kredit Pemilikan) akan turun," terangnya.

Faisal juga mempermaslahkan pemilihan induk perusahaan holding yang kurang tepat. Ia mencontohkan holding BUMN perumahan yang dikepalai Perum Perumnas.

"Sesederhana itu, tapi itu tidak mau dilakukan oleh politisi karena 'temen-temen saya makin sedikit dong pos-nya yang bisa diduduki'," bebernya.

Direktur Utama PT Berdikari, Eko Taufik Wibowo mengaku siap apabila pemerintah membentuk holding pangan yang akan melibatkan pihaknya. Ia menyerahkan urusan pembentukan holding kepada pemerintah dan para pemegang saham.

"Pada prinsipnya, intinya kami ingin menjaga soliditas konsolidasi dengan baik," ujarnya.

Eko berharap pembentukan holding dari hulu ke hilir menghasilkan satu mata rantai produksi. 

"Suplai bisa terpasok dan perusahaan lebih sehat," tuturnya.